 |
| Terdakwa memegang jabatan senior di partai Progresif Demokratik termasuk salah satu yang bekerja untuk Lai Ching-te, presiden Taiwan |
Star News INDONESIA, Rabu, (11 Juni 2025). JAKARTA - Jaksa Taiwan telah mendakwa empat mantan staf di partai Progresif Demokratik yang berkuasa dengan tuduhan memata-matai untuk China saat mereka bekerja di posisi senior.
Keempatnya termasuk mantan ajudan Lai Ching-te, saat ia menjabat wakil presiden dan selama masa jabatan kepresidenannya saat ini, dan seorang staf senior Joseph Wu, saat itu menteri luar negeri dan sekarang kepala keamanan nasional.
Mereka dituduh berbagi rahasia negara dengan China dalam jangka waktu yang lama, termasuk "informasi diplomatik yang penting dan sensitif" yang secara signifikan membahayakan keamanan nasional, menurut jaksa dalam sebuah pernyataan. Salah satu terdakwa, yang bekerja untuk Lai dan sebelumnya menjadi anggota dewan Kota Taipei, dituduh mengirimkan informasi ke China "melalui aplikasi pengiriman pesan tertentu". Dugaan pelanggaran lainnya termasuk pencucian uang.
Jaksa menuntut hukuman penjara mulai dari lima hingga lebih dari 18 tahun, dan penyitaan lebih dari NT$8,3 juta (£205.000/US$277.000) dalam keuntungan terlarang.
Dua terdakwa mengaku tetapi mantan staf Lai dan Wu membantah tuduhan terhadap mereka, kata jaksa.
Secara terpisah, media lokal melaporkan beberapa staf di partai oposisi Kuomintang sedang diselidiki karena pelanggaran serupa.
Taiwan telah meningkatkan upayanya untuk membasmi mata-mata Taiwan yang bekerja untuk pemerintah Cina. Pada tahun 2024, pihak berwenang mengadili 64 orang atas tuduhan tersebut, lebih banyak dari gabungan dua tahun sebelumnya. Banyak dari mereka yang diadili adalah anggota angkatan bersenjata yang sudah pensiun atau masih bertugas.
Pada bulan Maret, empat tentara, termasuk tiga orang yang bekerja di tim keamanan kantor presiden, dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara karena melakukan spionase.
Dalam kasus minggu ini, jaksa menuduh keempatnya menerima pembayaran antara NT$260.000 dan NT$660.000 untuk mengambil foto informasi dengan ponsel mereka.
Pemerintah Tiongkok mengklaim Taiwan adalah provinsi Tiongkok dan menuduh pemerintahnya yang dipilih secara demokratis sebagai separatis ilegal. Pemerintah Tiongkok telah bersumpah untuk mencaplok Taiwan di bawah apa yang disebutnya "penyatuan kembali" dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer. Beijing menjalankan berbagai kampanye tekanan intensif berupa pelecehan "zona abu-abu" militer, perang siber, disinformasi, dan spionase.
Taiwan dan China telah saling memata-matai selama beberapa dekade, tetapi analis mengatakan Taiwan berada di bawah ancaman yang lebih besar mengingat niat Beijing untuk mencaplok wilayah tersebut. Pada bulan Mei, otoritas China mengumumkan hadiah kecil untuk informasi yang mengarah pada penangkapan 20 warga negara Taiwan yang mereka tuduh meretas perusahaan teknologi Guangzhou, sebuah tuduhan yang dibantah Taiwan sebagai tuduhan palsu.
Penulis : Eddie Lim
Editor : Maria Patricia