 |
| Skandal Telepon Bocor: Ribuan Demonstran Desak Paetongtarn Mundur di Bangkok. (Reuters) |
Star News INDONESIA, Sabtu, (28 Juni 2025). JAKARTA - Ribuan pengunjuk rasa memadati kawasan Victory Monument pada Sabtu sore menuntut Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mundur, setelah rekaman panggilan teleponnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bocor ke publik.
Menurut kepolisian Bangkok, jumlah massa mencapai sekitar 17 000 orang, meski hujan deras mengguyur ibu kota. Mereka membawa bendera nasional, meniup peluit, dan meneriakkan “Ung Ing, keluar!”—merujuk pada nama panggilan sang perdana menteri.
Pemicunya adalah percakapan 15 Juni di mana Paetongtarn terdengar meminta Hun Sen agar “tidak menghiraukan pihak lain” di Thailand, sambil mengecam seorang komandan militer yang menurutnya “hanya ingin tampil keren.” Audio itu memicu kemarahan kelompok nasionalis dan membuat Partai Bhumjaithai menarik dukungan, menggoyang koalisi pemerintahan.
Dalam konferensi pers 19 Juni, Paetongtarn mengakui keaslian rekaman tersebut dan meminta maaf, seraya mengklaim tidak tahu panggilan pribadinya direkam. Ia berjanji tetap “mendukung penuh militer” di tengah sengketa perbatasan yang sebelumnya menewaskan seorang prajurit Kamboja pada 28 Mei.
Kebocoran ini memicu serangkaian penyelidikan: Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan penangguhan sementara, sementara Komisi Anti‑Korupsi Nasional menyelidiki dugaan pelanggaran etik serius. Oposisi dan sebagian anggota koalisi telah mengisyaratkan mosi tidak percaya yang bisa digelar bulan depan.
“Dia harus mundur karena dialah sumber masalahnya,” kata Parnthep Pourpongpan, salah satu pemimpin aksi. Demonstran lainnya menilai permintaan maaf Paetongtarn terlambat, dan khawatir ketegangan Thailand‑Kamboja semakin memperlemah ekonomi yang sedang lesu.
Meski tekanan politik meningkat, Paetongtarn menegaskan siap menghadapi proses hukum dan “menyambut protes damai.” Namun sejarah menunjukkan unjuk rasa besar di Thailand kerap berujung perubahan drastis lewat intervensi yudisial atau militer — sebagaimana yang menimpa pemerintahan Shinawatra sebelumnya pada 2006 dan 2014.
Penulis : Eddie Lim
Editor : Maria Patricia
