 |
Star News INDONESIA, Minggu (29 Mei 2022). JAKARTA - Perkataan Masri W.M. Ndoen, SST, M.Kes, Pelaksana harian (Plh) Kepala Puskesmas Batakte Kabupaten Kupang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap organisasi kaliber perusahaan pers Media Online Indonesia (MOI) kini menjadi isu panas di kalangan elit pers nasional.
Masri diketahui mengatakan "Lisensi MOI ditolak Dewan Pers" dan juga "MOI organisasi yang tidak diakui oleh pers" saat wartawan PWMOI (Persatuan Wartawan Media Online Indonesia) dari media MOI Provinsi NTT wawancarai dirinya di Kantor Desa Lifuleo, Kupang Barat, Pada Jumat, (27/05), lalu.
Kala itu awak media anggota MOI mendapat informasi bahwa Vaksin Pfizer diangkut menggunakan sepeda motor dan melewati jalan dengan medan rusak berat menuju Desa Oenaek Pada tanggal 24 Juni dalam rangka melakukan Vaksinasi kepada masyarakat.
Penyebab utama Vaksin yang rawan guncang dan membutuhkan perlakuan khusus tersebut terpaksa dibawa dengan cara digantung di sepeda motor adalah mobil ambulance yang sebenarnya harus mengangkut Vaksin Pfizer justru digunakan oleh Masri untuk kegiatan seremonial.
Atas dasar itulah wartawan MOI ingin mewawancarainya mengapa masyarakat dikorbankan demi kepentingan seremonial Masri. Namun ketika ditemui Masri bersih keras tidak ingin klarifikasi terkait insiden tersebut dan meminta wartawan membawa siapa narasumber yang memberitahukan ke wartawan.
Meski telah dijelaskan bahwa narasumber memiliki hak untuk dilindungi dan demikianlah etika profesional profesi wartawan untuk melindungi narasumber, Masri tetap tak bergeming dan memaksa agar membawa siapa narasumbernya.
Dirinya terus berpikir bahwa ada orang dalam yang mengerti teknis yang mengadukan hal tersebut kepada wartawan. Sekedar logika sederhana saja, apakah pada waktu Tim Vaksinasi membawa Vaksin Pfizer sepanjang perjalanan tak ada satu orang pun yang melihatnya?
Benar dan tidaknya dapat kita buktikan dari berapa banyak masyarakat yang menerima Vaksin tersebut pada saat itu yang melihat apakah ada mobil ambulance Pukesmas Batakte pada saat itu.
Masri bukan saja enggan memberikan statement terkait cara perlakuan terhadap Vaksin Pfizer tersebut namun juga mangatakan belum ada berita sehingga tidak perlu di klarifikasi.
Padahal sebelum menjadi Plh. Kepala Puskesmas Batakte diketahui bahwa sebelumnya Masri di Bidang P2 yang menangani tentang Vaksin, harusnya lebih paham tata cara perlakuan terhadap Vaksin Pfizer.
Bukan hanya sampai disitu saja, seolah ingin mempermalukan wartawan PWMOI dan Media MOI, dirinya turut berceloteh jika Organisasi Perusahaan Pers kaliber di Indonesia tersebut seakan tak memiliki legal standing dengan meminta wartawan membawa badan hukum untuk ditunjukkan kepadanya.
Dirinya juga mengatakan bahwa yang dia dengar bahwa Lisensi MOI ditolak Dewan Pers dan MOI itu organisasi yang tidak diakui oleh pers. Berdasarkan perkataannya itulah DPW MOI Provinsi NTT telah mengambil langkah hukum untuk melakukan Somasi terhadap Masri Ndoen agar apa yang dia katakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
Sebab dirinya mengatakan mendengar sehingga perlu dipertanyakan kepada Masri Ndoen dari mana Sumber yang dia dapat sehingga bisa berbicara demikian dihadapan Sekretaris Camat dan Kepala Desa yang turut hadir mendampinginya pada saat itu.
Sementara itu DPW MOI Provinsi NTT sendiri terus ditekan oleh para elit pers MOI secara Nasional agar memproses hukum Masri Ndoen karena selain diduga telah menghalangi tugas seorang jurnalis dalam pengambilan informasi, dirinya juga diduga melakukan penghinaan terhadap profesi dan organisasi yang menaungi puluhan ribu perusahaan pers di seluruh Indonesia tersebut.
Seperti diketahui bahwa organisasi MOI belum lama ini telah mendeklarasikan Dewan Pers Media Online Indonesia (DP MOI) di Titik Nol bertempat Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Usai melakukan rakornas di Balikpapan, Pada Kamis, 23 Maret 2022, lalu. Kala itu MOI hadir sebagai kekuatan pers di Indonesia guna mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Organisasi MOI dipimpin oleh Ketum Rudy Sembiring salah satu elit pers nasional dan rekannya Jusuf Rizal yang dikenal sebagai Presiden LIRA Indonesia selaku Sekjen DPP MOI. Hingga berita ini diturunkan para petinggi DPW MOI Provinsi NTT masih belum berhasil dikonfirmasi dan persoalan ini telah menjadi isu panas dikalangan elit pers nasional. (*Tim)
