 |
Star News INDONESIA, Jumat (16 Juli 2021). KOTA KUPANG - Mantan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat ,Dr Sugito Msi mengakui Sulaiman Radja adalah Ketua YPLP PGRI NTT.
Demikian diungkapkan Dr Sugirto menjawab pertanyaan E. Nita Juwita SH MH selaku PH terdakwa Anthonius Kato pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang , Senin 12 Juli 2021 . Sidang yang dipimpin oleh Ketua majelis hakim Fransiskus Mamo dengan agenda keterangan saksi dengan menghadirkan Dr Sugirto via vicom.
“Apakah saudara saksi mengenal bapak suliaman Radja ,” tanya E. Nita Juwita kepada Dr Sugirto.
Dr Sugirto pun langsung menjawab benar dirinya mengenal Sulaiman Radja dan yang bersangkutan adalah ketua YPLP PGRI NTT.
Sementara itu , dalam penjelasan kepada Jaksa Penuntut Umum, mantan Ketua YPLP PGRI Pusat menyampaikan bahwa karena terjadi permasalahan antara YPLP NTT dengan Rektorat , soal pemecatan Rektor Samuel Haning oleh YPLP PGRI NTT dan terjadi penolakan oleh pihak Rektor.
“Karena terjadi permasalahan, pihaknya (YPLP PGRI Pusat) berupaya mendamaikan namum persoalan tersebut tidak selesai sehingga pihaknya mengambil alih YPLP PGRI NTT,” beber Dr Sugirto.
Menurutnya pengambil alih tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas PGRI NTT.
Herry F. F Battile SH MH selaku PH terdakwa dalam kesempatan itu mengajukan pertanyaan kepada Dr Sugirto soal alas hukum apa yang digunakan sehingga terjadi pengambilan alihan yayasan PGRI NTT sedangkan YPLP NTT pada tahun 1995 sudah berbadan hukum dengan notaris Adi Jaya Putra .
Dr Sugiarto menjelaskan karena terjadi permasalahan maka YPLP PGRI Pusat mengambil alih YPLP PGRI NTT dan hal itu berdasarkan akte notaris dan juga berdasarkan AD/ART .
Herry kembali menanyakan apakah yayasan PGRI Pusat bisa mengintervensi Yayasan PGRI NTT dan membekukan padahal secara hukum YPLP PGRI NTT berbadan hukum sendiri.
Dr Sugiarto menjelaskan bahwa persoalan YPLP PGRI NTT sudah disampiakan ke Pengurus Pusat PGRI dan berdasarkan petunjuk YPLP NTT diambil alih oleh YPLP Pusat.
Herry menanyakan lagi , apakah Badan Hukum ormas (Pengurus Pusat PGRI Pusat) bisa mengambil alih Yayasan sehingga yayasan PGRI NTT diambil alih padahal YPLP PGRI NTT punya badan hukum independen dan berdiri sendiri.
Dr Sugiarto terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Herry F. F Battile SH MH .
Pantauan wartawan usai mendengar keterangan saksi majelis hakim memutuskan unruk sidang dillanjutkan pada Rabu, 21 Juli 2021 dengan agenda keterangan saksi. (*tim)
