 |
| APBD NTT 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp5,21 Triliun, Jumat (7/8). Foto : Frans Ora/Meli Purba |
Star News INDONESIA, Jumat, (07 Agustus 2026). KOTA KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama DPRD NTT menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-83 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Jumat (7/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni dan dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para Wakil Ketua dan anggota DPRD NTT, Plt. Sekretaris Daerah NTT, para staf ahli gubernur, asisten sekda, pimpinan perangkat daerah, serta pimpinan BUMD Provinsi NTT.
Dalam rapat tersebut terdapat dua agenda utama, yakni pengesahan Risalah Rapat Paripurna ke-82 serta penetapan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang KUA APBD 2027 dan PPAS APBD 2027.
Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni menjelaskan, penetapan KUA dan PPAS tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan tata tertib DPRD.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah NTT pada 2027 ditargetkan sebesar Rp5,219 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,819 triliun.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,337 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi Rp4,464 triliun, belanja modal Rp198,22 miliar, belanja tidak terduga Rp15,58 miliar, dan belanja transfer Rp659,32 miliar.
Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp118,197 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp75 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp313,479 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto tercatat minus Rp238,479 miliar. Struktur tersebut menghasilkan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp356,676 miliar.
Setelah struktur KUA dan PPAS dibacakan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, dan para Wakil Ketua DPRD NTT.
Terdapat tiga dokumen yang disepakati Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT pada 7 Agustus 2026.
Ketiganya yakni Nota Kesepakatan tentang KUA APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027, PPAS Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027, serta penambahan kegiatan atau subkegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD NTT 2027.
Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD menegaskan komitmen untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan secara berkualitas, tepat sasaran, serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan NTT, yakni “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Penulis : Frans Ora
Editor : Meli Purba
