 |
| BSPS Mandailing Natal Mandek, Warga Minta Gubernur Bobby Nasution Intervensi, Selasa (28/10). Foto : Ilustrasi |
Star News INDONESIA, Selasa, (28 Oktober 2025). MADINA - Program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) hingga kini belum juga terealisasi, meski sudah lebih dari tiga bulan sejak para peserta membuka rekening di Bank Sumut.
Program yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Utara ini kini menuai keluhan dari masyarakat penerima manfaat.
Sejumlah peserta bedah rumah di Madina mengaku bingung dan kecewa karena belum ada kepastian terkait pencairan dana bantuan tersebut. Salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa proses administrasi sudah berulang kali dilakukan, termasuk pembukaan rekening dan rapat koordinasi, namun tak kunjung ada hasil nyata.
“Sudah beberapa kali rapat dan buka rekening, tapi hingga kini belum ada realisasi. Padahal sudah tiga bulan berlalu. Kendalanya entah di mana,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).
Peserta lainnya juga menyoroti proses yang dinilai tidak transparan dan terkesan mempersulit warga.
Dalam beberapa kali musyawarah, pihak provinsi disebut tidak memberi ruang bagi peserta untuk berinovasi atau mengganti bentuk swadaya sesuai kemampuan masing-masing.
“Kami disodori daftar harga barang yang sama, padahal kebutuhan setiap rumah berbeda. Misalnya, saya punya pasir sendiri dari sungai dekat rumah, tapi tetap diminta ambil pasir dari toko dengan harga yang tidak masuk akal. Rasanya kami tidak merdeka menentukan kebutuhan kami sendiri,” keluhnya.
Warga juga menyoroti penentuan toko material yang disebut kerap berganti tanpa penjelasan. Bahkan, ada instruksi pembongkaran rumah lama tanpa kepastian kapan pembangunan akan dimulai.
Program BSPS sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH).
Namun, pelaksanaannya di Madina yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumut kini dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat berharap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, turun tangan langsung untuk memastikan program ini berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami mohon Pak Gubernur dengar keluhan kami. Ini uang negara, harus berpihak pada rakyat, jangan biarkan rakyat kecil kecewa,” pungkas salah satu peserta bedah rumah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak konsultan individu yang menangani proyek tersebut belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi oleh awak media.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Meli Purba
