 |
| OTT KPK di Mandailing Natal, Mahasiswa Desak Evaluasi Total Proyek dan Dinas PUPR. Foto : Magrifatulloh/Kartika Manalu |
Star News INDONESIA, Selasa, (01 Juli 2025). MADINA - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Utama PT Dahlian Natolu Group (DNG), M. Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN, M. Raihan Dalusmi Pilang, di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Penangkapan tersebut memicu berbagai spekulasi publik. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kedua oknum tengah mengurus “paket” yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina yang sedang dalam proses lelang.
Nama PT DNG sendiri bukanlah hal asing dalam dunia proyek infrastruktur di Mandailing Natal. Perusahaan ini kerap kali muncul dalam pengerjaan proyek pengaspalan jalan, rehab jalan, dan pembangunan jembatan, termasuk proyek dari dana CSR serta bagi hasil perusahaan.
Organisasi Ikatan Mahasiswa Mandailing (Ima) Madina Pekanbaru turut menyoroti penangkapan tersebut. Mereka menilai keberadaan salah satu oknum dari PT DNG di lokasi pada saat yang berdekatan dengan OTT oleh KPK menimbulkan pertanyaan serius. Oknum tersebut diduga tengah mengurus paket proyek hasil lelang APBD.
“Kami menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus ‘paket proyek’. Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini, serta siapa yang dijumpainya di Mandailing Natal,” tegas Gusti Pardamean, perwakilan Ima Madina, pada Selasa (01/7/2025).
Gusti menambahkan bahwa OTT ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi total tata kelola proyek-proyek pembangunan, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia meminta Bupati Mandailing Natal, Saipullah, untuk bertindak tegas.
“Kami menilai pembangunan dan rehab jalan di Mandailing Natal selama ini banyak menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga mahasiswa, terutama dari segi mutu dan kelayakannya,” ujar Gusti.
Desakan agar KPK memperluas penyelidikan juga disuarakan. Mahasiswa meminta agar tidak hanya berhenti pada dua nama tersebut, melainkan juga memeriksa kemungkinan adanya konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat daerah.
“Kami menduga hal serupa juga dilakukan oleh PT DNG dan PT RN terhadap Kadis PUPR Madina. Dengan ini kami juga meminta kepada KPK untuk memeriksa semua proyek-proyek kedua PT tersebut di Dinas PUPR Mandailing Natal,” ujar Aji Pangestu, Sekjen Ima Madina Pekanbaru.
Aji menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, namun juga mengingatkan agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung penuh kerja KPK, tapi juga mengingatkan agar semua diperiksa. Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama juga dilakukan oleh PT DNG dan PT RN. Orangnya mungkin sama, cuma rasanya berbeda. Dengan ini kami meminta KPK untuk tidak membiarkan ada yang kebal hukum,” pungkas Aji.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Kartika Manalu