 |
| Serangan Siber Naik Tajam! Kemenko Polkam Dorong Sistem Deteksi Dini di Seluruh Indonesia. |
Star News INDONESIA, Jumat, (27 Juni 2025). JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional harus berjalan seiring dengan kebutuhan strategis keamanan negara.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di Yogyakarta, Pada Kamis, (26/06/2025).
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 serta Perpres Nomor 82 Tahun 2022, Eko Dono menyatakan bahwa Kemenko Polkam memiliki mandat sebagai pusat integrasi lintas sektor, yang memastikan sinkronisasi pembangunan TIK dengan prioritas keamanan nasional.
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan fundamental. Namun, kita harus jujur bahwa masih terdapat kesenjangan serius dalam akses dan kualitas layanan TIK di berbagai daerah,” ujarnya menyampaikan pesan Menko Polkam Budi Gunawan.
Data BAKTI Kominfo per Maret 2025 mencatat bahwa dari 84.276 desa di Indonesia, sekitar 8.065 desa masih memiliki cakupan sinyal dan kualitas layanan internet yang rendah, sementara 1.849 desa belum tersentuh sinyal seluler sama sekali.
Wilayah-wilayah tersebut tersebar di Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi — kawasan strategis dalam konteks geopolitik dan ketahanan nasional.
“Kesenjangan ini bukan semata persoalan teknis, tapi menyangkut hak dasar warga negara. Agenda Zero Blankspot mencerminkan komitmen kita terhadap keadilan pembangunan,” tegasnya.
Eko Dono juga mengingatkan bahwa digitalisasi yang cepat tanpa dibarengi sistem keamanan yang kuat akan membuka celah ancaman. Dalam dua tahun terakhir, intensitas serangan siber meningkat tajam, menyasar lembaga pemerintah, infrastruktur vital, dan data pribadi masyarakat.
“Tanpa mitigasi adaptif, kita berisiko menghadapi disrupsi digital yang melemahkan kedaulatan negara. Maka, penguatan sistem deteksi dini dan pengelolaan keamanan informasi harus berjalan seiring dengan pembangunan konektivitas,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, menegaskan dukungan kementeriannya terhadap target Zero Blankspot.
Pemerintah daerah didorong untuk memetakan wilayah blankspot hingga ke tingkat desa dan mencanangkan program prioritas TIK, terutama pada layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.
“Kami mendorong kepala daerah memastikan stabilitas keamanan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses internet,” kata Suprayitno.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Penulis : Tito Ibrahim
Editor : Regina Panjaitan
