 |
| (Foto kiri ke kanan: Kepala Desa Bojong, Atep Sumiarsa Bakri dan Camat Bungbulang, Benni Yandiana) |
Star News INDONESIA, Kamis, (07 Desember 2023). GARUT - Terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) untuk modal usaha pribadi milik Kepala Desa Bojong, Atep Sumiarsa Bakri, disanggah oleh Camat Bungbulang.
Camat Bungbulang, Benni Yandiana, saat dikonfirmasi via telepon selulernya mengaku sedang ada acara. Namun ketika ditanya soal dugaan Pangkalan Gas LPG (Elpiji), dia hanya menjawab singkat.
"Itu baru perencanaan", kata Camat, langsung menutup sambungan telepon, Pada Kamis, (7/12/23).
Berbeda dengan yang disampaikan kepada Kabid Pemdes Garut, Idad Badrudin. Camat Bungbulang kepada Kabid Pemdes secara tegas membantah, bahwa pangkalan gas tersebut bukan usaha pribadi.
"Informasi dari Camat bahwa pangkalan gas lpg bukan usaha pribadi melainkan milik Bumdes. Jelas Idad, (6/12/13), kemarin.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Kepala Desa Bojong diduga menggunakan Dana Desa (DD) untuk modal usaha pribadi, yakni membeli Pangkalan Gas LPG, di Kampung Rancasalak, Desa Bojong, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut.
Menurut sumber, pembelian Pangkalan Gas LPG ini dari Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2023.
"Membeli pangkalan gas elpiji yang dipakai duit DD tahap 3 senilai Rp.70 juta untuk modal usaha pribadi, bukan BUMDes", katanya, Rabu (6/12/23).
Ketua DPW MOI Jabar, R. Satria Santika (Bro Tommy) mengatakan, bahwa keterangan Camat Bungbulang dinilai kontradiktif karena jabawan singkatnya menimbulkan ketidakpastian.
"Jawabannya enggak pasti, malah justru semakin menguatkan dugaan bahwa pangkalan gas lpg tersebut merupakan usaha pribadi Kades. Tadi saya kontak katanya baru perencanaan, sedangkan kemaren waktu dihubungi pak Kabid membantah bukan usaha pribadi dan menyebutkan sebagai Bumdes", ungkap Tommy
Karena itu, Tommy lebih meyakini keterangan sumber informasi yang mengaku mengetahui kwitansi transaksi untuk pangkalan gas tersebut.
"Kata sumber dia tahu bukti pembayaran, ada kwitansi dengan nominal Rp.70 juta. Kalau itu Bumdes seharusnya yang bertransaksi adalah Bumdes atau pengurus Bumdes, bukan Kades. Nah ini jadi lebih yakin apa yang dikatakan sumber, ketimbang keterangan Camat yang enggak pasti." tandasnya
Penulis : Ilham Hamid
Editor : Wiwid
