 |
| NTB Jadi Prioritas Pembangunan Ekosistem Digital Nasional. Foto : M. Rahmat/Yuda Mahardika |
Star News INDONESIA, Kamis, (11 September 2025). MATARAM - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya pemerataan akses digital di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di daerah yang masih mengalami blank spot seperti Sumbawa, Dompu, Bima, dan pulau-pulau kecil.
Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal TNI Eko Dono Indarto, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet di NTB, Rabu (10/9/2025).
“Setiap langkah pembangunan digital, termasuk percepatan konektivitas internet di NTB, harus mencerminkan integritas, tata kelola yang bersih, dan pelayanan publik yang nyata dirasakan masyarakat,” kata Eko Dono dalam sambutannya.
Eko juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya membangun zona integritas dalam setiap program kedinasan untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia menegaskan bahwa arahan ini menjadi perhatian khusus dari Menko Polkam.
“Kami memastikan bahwa setiap kegiatan diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam membangun koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga terkait. Tujuannya adalah menata regulasi dan infrastruktur untuk mengatasi ketimpangan pembangunan digital di berbagai wilayah.
NTB sendiri dinilai memiliki posisi penting, tidak hanya karena kawasan wisata internasional Mandalika, tetapi juga sebagai simpul konektivitas antara kawasan timur dan tengah Indonesia.
Namun, hingga kini masih ada tantangan besar. Wilayah seperti Dompu, Bima, dan Lombok Utara masih mengalami kesenjangan konektivitas yang berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menyambut baik inisiasi forum ini. Ia berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan konektivitas internet yang belum merata.
“Kami berharap ada dukungan data faktual dan kajian berbasis kondisi lapangan, serta sinergi nyata antara pusat dan daerah,” ujar Sitti Rohmi.
Rapat ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital, BAKTI, APJII, dan Dinas Kominfo NTB. Mereka membahas pemetaan wilayah blank spot, sinkronisasi program pusat-daerah, hingga penguatan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Hasil dari rapat koordinasi ini nantinya akan menjadi pijakan konkret untuk percepatan pembangunan infrastruktur digital di NTB, serta menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Penulis : M. Rahmat
Editor : Yuda Mahardika
