![]() |
| Kanwil Kemenkum Bali Perkuat Pengelolaan Aset Negara Usai Exit Meeting Audit BMN, Jumat (12/9). Foto : Agung Wiranata/Yuda Mahardika |
Star News INDONESIA, Jumat, (12 September 2025). DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali mengikuti pelaksanaan Exit Meeting Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya penataan pengelolaan aset negara secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Exit meeting yang digelar di Ruang Arjuna Kanwil Kemenkum Bali tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, bersama jajaran pimpinan lainnya seperti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, serta Tim Kerja BMN Kanwil.
Dalam pemaparannya, Tim Audit dari Itjen menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk ketidaksesuaian data administrasi BMN antara aplikasi SIMAN dengan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, ditemukan pula beberapa dokumen pendukung yang belum lengkap, yang berpotensi menghambat proses penatausahaan dan pelaporan aset secara menyeluruh.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Kanwil Eem Nurmanah menegaskan komitmennya untuk segera melakukan langkah korektif, salah satunya dengan inventarisasi ulang seluruh aset BMN.
Ia menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset negara dan memastikan setiap pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penggunaan bersama dilakukan berdasarkan dokumen resmi yang sah.
"Segala bentuk pemanfaatan BMN harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, agar terhindar dari potensi penyalahgunaan di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan aset," tegas Eem.
Lebih lanjut, Eem juga mendorong tim kerja BMN untuk memperkuat koordinasi lintas bidang, melakukan pembaruan data secara berkala di aplikasi SIMAN, serta meningkatkan pengawasan internal secara berkelanjutan.
Audit ini diharapkan menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkumham Bali untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Upaya ini juga merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendukung pencapaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta menghadirkan layanan publik yang profesional dan berintegritas.
Penulis : Agung Wiranata
Editor : Yuda Mahardika

