 |
| Kemenko Polkam gelar Rmrakor penanganan konflik sosial di Jambi, tegaskan komitmen pencegahan dini, Kamis (21/8). Foto : Abdul Aziz/Kartika Manalu |
Star News INDONESIA, Kamis, (21 Agustus 2025). JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial di Provinsi Jambi, Kamis (21/8).
Rapat ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menghadapi potensi konflik sosial.
Hadir dalam rapat tersebut Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi Marcellino R. Pandin, Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Siregar, para kepala daerah kabupaten/kota se-Jambi, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Stamops Polri.
Dalam sambutannya, Marcellino menegaskan bahwa penanganan konflik sosial merupakan satu kesatuan sistem kerja yang meliputi pencegahan, penghentian, dan penanganan pascakonflik. Pemerintah pusat berkomitmen menjalankan penanganan konflik secara terpadu melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang dibentuk hingga ke tingkat daerah.
“Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan penanganan konflik sosial secara terpadu dari tingkat pusat hingga pelaksanaannya di daerah,” ujar Marcellino.
Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi konflik di seluruh wilayah Jambi dan melakukan pengawalan terhadap penanganan oleh Timdu PKS di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan pranata adat dan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik.
Namun demikian, Gubernur mengakui adanya kendala kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penanganan konflik secara menyeluruh.
Marcellino juga menekankan urgensi pendekatan preventif. “Biaya penanganan satu konflik fisik setara dengan biaya pencegahan konflik selama satu tahun. Maka dari itu, paradigma penanganan konflik harus difokuskan pada pencegahan,” tambahnya.
Rakor ini menegaskan pentingnya identifikasi potensi kerawanan sosial oleh aparat di daerah. Pemerintah berharap melalui koordinasi yang kuat dan langkah preemptif, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terus terjaga.
Penulis : Abdul Aziz
Editor : Kartika Manalu
