 |
| Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Dr. Majid bin Mohammed Al Ansari (kiri) dan Francesca Albanese. Foto : Reuters/AP |
Star News INDONESIA, Sabtu, (12 Juli 2025). JAKARTA - Amerika Serikat resmi menjatuhkan sanksi terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, menyusul kritiknya terhadap operasi militer Israel di Gaza dan dukungan terhadap penyelidikan di Mahkamah Pidana Internasional.
Sanksi ini mencakup pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, menandai tindakan keras langka terhadap pejabat PBB.
EU menyatakan “sangat menyesal” atas langkah AS tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap sistem hak asasi manusia PBB, sementara Albanese menilai sanksi itu justru “menunjukkan rasa bersalah, bukan kekuatan” .
Sementara itu, di Doha, Qatar merasa terjepit. Negara kecil ini memainkan peran kunci dalam merujuk Israel dan Hamas menuju kesepakatan gencatan senjata 60 hari via mediasi yang didukung AS.
Namun seperti diketahui bahwa perdamaian Gaza telah gagal. Akan tetapi Qatar menegaskan prosesnya bahwa, “akan membutuhkan waktu”.
Pada saat yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Dr. Majid bin Mohammed Al Ansari, mengatakan mediasi sudah masuk tahap final, hanya menyisakan beberapa detail teknis—dan menyebut perlunya menahan rincian hingga tercapai kesepakatan penuh.
Analisis:
* Tekanan ganda AS–PBB: Sanksi terhadap Albanese mencerminkan strategi AS untuk menahan kritik internasional terhadap Israel dan menegaskan dominasi diplomatiknya dalam negosiasi Gaza.
* Peran geopolitik Qatar: Meski kecil secara geografis, Qatar menggunakan jaringan mediasi luas, termasuk hubungan dengan Hamas dan AS, untuk merebut ruang diplomasi. Namun tekanan eksternal dan kerumitan lapangan membuat mediasi berjalan lambat.
* Diplomasi yang terguncang: Kondisi sanksi dan kritik terhadap PBB menghambat kredibilitas lembaga mereka, mempersempit ruang gerak Albania dan Qatar secara diplomatis.
Implikasi ke depan:
* Dunia akan mengawasi dampak sanksi terhadap kelanjutan laporan HAM dan kredibilitas PBB.
* Qatar harus menyeimbangkan perannya antara kepentingan Amerika, tekanan dari Israel, dan dorongan kemanusiaan global.
* Gencatan senjata 60 hari bisa menjadi peluang strategis jika kesepakatan teknis soal tahanan, bantuan kemanusiaan, dan kontrol Hamas versus Israel tercapai.
Langkah sanksi AS terhadap Francesca Albanese adalah titik balik yang berpotensi melemahkan suara hak asasi di forum PBB. Sementara itu, Qatar tetap menjadi mediator dengan harapan tinggi, tetapi jalan diplomasi ini masih penuh tantangan.
Penulis : M. Rahmat
Editor : Burhanudin Iskandar
