 |
| Blankspot Masih Jadi Masalah di Perbatasan RI-Timor Leste, Kemenko Polkam Turun Tangan. Foto : Berto Da Costa/Kartika Manalu |
Star News INDONESIA, Sabtu, (12 Juli 2025). ATAMBUA - Wilayah perbatasan kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan kunjungan langsung ke sejumlah pos pengamanan di sepanjang perbatasan Indonesia–Timor Leste, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Fokus utama: memperkuat sistem komunikasi dan akses internet di zona strategis negara.
Dipimpin oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, tim dari Kedeputian V melakukan inspeksi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur komunikasi di Pos Motaain, Turiskain, hingga Fatubesi.
Kunjungan turut didampingi Kapten Inf. Angga Singgih selaku Wadan Satgas Pamtas yang memfasilitasi jalannya pengamatan di medan.
Zona Strategis Tanpa Sinyal
Temuan di lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan. Banyak pos pengamanan masih berada di wilayah blankspot — tanpa sinyal seluler memadai. Petugas terpaksa menggunakan modem pribadi dengan sinyal lemah atau bahkan tanpa dukungan komunikasi sama sekali.
“Ini bukan sekadar soal kenyamanan digital, tapi menyangkut pertahanan negara. Wilayah perbatasan tidak boleh menjadi zona gelap komunikasi,” tegas Marsma Agus Pandu dalam pernyataannya di sela kunjungan.
Minimnya jaringan komunikasi dinilai sangat mengganggu efektivitas tugas pengawasan, terutama dalam merespons aktivitas lintas batas ilegal dan potensi gangguan keamanan lainnya. Koordinasi antar-pos menjadi tidak optimal, menurunkan kesiapsiagaan personel di lapangan.
Kolaborasi untuk Kedaulatan Digital
Sebagai langkah tindak lanjut, Kemenko Polkam berkomitmen menjalin sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BAKTI Kominfo, dan operator seluler nasional untuk memperluas jaringan internet di perbatasan.
 |
| Kemenko Polkam Tinjau Perbatasan RI–Timor Leste, Desak Internet Stabil demi Pertahanan Nasional. Foto : Berto Da Costa/Kartika Manalu |
Usulan konkret meliputi: penyediaan WiFi publik terbatas di pos-pos perbatasan, peningkatan perangkat telekomunikasi, dan integrasi sistem komunikasi antar-pos ke pusat komando wilayah.
“Kita perlu memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, negara hadir secara nyata, termasuk dalam bentuk koneksi internet dan komunikasi yang andal,” ujar Agus Pandu menegaskan arah kebijakan.
Langkah Strategis Berkelanjutan
Kunjungan ini bukan sekadar simbolik. Kemenko Polkam menyatakan bahwa peninjauan serupa akan dilakukan secara berkala di berbagai titik rawan perbatasan lainnya. Hal ini bagian dari agenda besar memperkuat ketahanan digital dan fisik di wilayah 3T (terdepan, terpencil, terluar).
Dengan peningkatan komunikasi yang terintegrasi dan stabil di pos-pos perbatasan, pemerintah berharap bisa menutup celah keamanan dan meningkatkan kesejahteraan personel pengamanan negara.
“Negara tidak boleh absen dari ujung-ujungnya sendiri,” pungkas Marsma Agus Pandu dalam pesan yang kuat dan penuh makna.
Penulis : Berto Da Costa
Editor : Kartika Manalu
