 |
| Masyarakat Soroti Dugaan Penyimpangan APBDes Simpang Koje, Warga Desak Audit Dana Desa. Foto : Magrifatulloh/Kartika Manalu |
Star News INDONESIA, Jumat, (04 Juli 2025). MADINA - Dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa kembali mengguncang publik Mandailing Natal. Kali ini, sorotan tertuju pada Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, yang diduga melakukan manipulasi dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023 dan 2024.
Dalam rekaman percakapan telepon yang diterima awak media, seorang warga bernama Rizal Bakri Nasution mempertanyakan sejumlah kejanggalan kepada Ketua PKK Desa Simpang Koje, yang diinisialkan WSL.
Rizal mempertanyakan transparansi penggunaan dana desa, khususnya pada sejumlah program fisik yang dianggap tidak wajar.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan atau pemeliharaan jalan desa. Menurut Rizal, jalan tersebut selama ini dikerjakan oleh pihak swasta yakni PT. PSU atau PT. SAGO NAULI.
Anehnya, kegiatan itu justru dimasukkan sebagai bagian dari realisasi APBDes Simpang Koje. Hal ini memicu dugaan bahwa laporan tersebut mengandung unsur manipulasi data demi pencairan dana yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Pemeliharaan jalan itu bukan dari dana desa, tapi dari perusahaan. Kenapa bisa masuk ke laporan APBDes?” ujar Rizal dalam rekaman tersebut.
Tak hanya itu, proyek lain seperti penimbunan jalan, pembangunan fasilitas MCK, pembuatan gorong-gorong, hingga pengadaan perpustakaan juga dipertanyakan.
Warga merasa tak pernah melihat keberadaan perpustakaan atau buku-buku yang dibelanjakan menggunakan dana desa.
"Di mana perpustakaannya? Di mana bukunya?" lanjut Rizal dengan nada kecewa.
Alih-alih mendapatkan klarifikasi yang menyejukkan, Rizal justru menerima makian dan perkataan kasar dari WSL.
Sikap ini kian memperkuat dugaan masyarakat bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana desa tersebut.
Rizal menyatakan komitmennya untuk segera melaporkan dugaan penyimpangan ini ke aparat penegak hukum.
Ia berharap Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal dan Kejaksaan Negeri segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan APBDes tahun 2023 dan 2024.
“Kami ingin transparansi, keadilan, dan agar kepala desa benar-benar menjalankan tugasnya demi kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Rizal.
Di sisi lain, seorang aktivis lokal yang menyebut dirinya “Ucok” menyatakan dukungan penuh atas langkah Rizal. Ia bahkan siap mendampingi pelaporan ke pihak berwenang. “Silakan datang ke Panyabungan, kita akan bantu buat laporan. Ketua PKK merasa seperti kepala desa saja,” ujar Ucok sembari tertawa.
Masyarakat kini menunggu respon dari pihak berwenang, berharap agar kebenaran segera terungkap dan pengelolaan dana desa bisa kembali sesuai asas transparansi dan akuntabilitas.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Kartika Manalu
