 |
| Dari Ujung Timur Nusantara, Belu Bangkit! Revolusi Digital Dimulai dari Perbatasan RI–Timor Leste. Foto : Berto Da Costa/Meli Purba |
Star News INDONESIA, Sabtu, (12 Juli 2025). ATAMBUA - Langkah konkret pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan digital di wilayah perbatasan mulai digerakkan.
Bertempat di Kantor Bupati Belu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI memimpin rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di kawasan strategis perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Dihadiri langsung oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, S.H., dan dihadiri oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama selaku Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, rapat ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan kunci: Kemenkomdigi, PLN, Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, serta seluruh jajaran OPD Kabupaten Belu.
Tantangan Serius: Belum Merdeka Digital
Kabupaten Belu, meskipun memiliki peran strategis sebagai garis depan kedaulatan negara, masih terjebak dalam keterisolasian digital.
Beberapa dusun di desa-desa terpencil belum tersentuh listrik dan jaringan telekomunikasi, membuat akses informasi, pendidikan, hingga pelayanan publik menjadi terbatas.
PLN menyatakan komitmennya untuk mempercepat perluasan jaringan listrik ke daerah-daerah tersebut.
Di sisi lain, para operator seluler menggarisbawahi bahwa cakupan sinyal baru bisa diperluas secara maksimal apabila infrastruktur dasar seperti daya dan menara telah tersedia.
“Wilayah perbatasan bukan hanya simbol geopolitik, tapi juga wajah kemajuan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sini hidup dalam ketertinggalan digital,” tegas Marsma TNI Agus Pandu dalam pernyataannya.
SMP Digital: Simbol Transformasi Kolaboratif
Sebagai buah nyata dari pertemuan tersebut, disepakati proyek percontohan berupa SMP Digital yang akan dibangun di salah satu wilayah blank spot tanpa listrik dan internet.
Proyek ini diharapkan menjadi simbol awal dari transformasi kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan PLN akan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional seperti Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Pemerataan Pendidikan dengan menjadikan Belu sebagai lokus prioritas.
Kedaulatan Digital Dimulai dari Perbatasan
Rapat koordinasi ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Kemenko Polkam dan para peserta menekankan pentingnya membangun kebijakan berdasarkan data lapangan, kebutuhan riil masyarakat, dan pendekatan yang berkelanjutan.
“Konektivitas yang merata adalah hak warga negara. Ini bukan sekadar persoalan teknologi, tapi tentang keadilan sosial dan masa depan bangsa,”* ujar Bupati Belu, Willybrodus Lay.
Sebagai penutup, Kemenko Polkam menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses ini, memastikan bahwa seluruh wilayah Belu—termasuk titik-titik terluar—bebas dari blank spot dan terhubung dalam sistem komunikasi nasional.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa revolusi digital Indonesia tidak hanya dimulai dari kota besar, tetapi juga dari pos-pos terdepan yang menjaga batas negeri. Dari ujung timur Nusantara, Belu bangkit membawa obor kedaulatan digital Indonesia.
Penulis : Berto Da Costa
Editor : Meli Purba
