 |
| Hapsin Nasution, salah satu Pengurus KNPI Madina, minta Manajer BOS harus dievaluasi. Foto : Magrifatulloh/Regina Panjaitan |
Star News INDONESIA, Senin, (23 Juni 2025). PAYABUNGAN - Maraknya penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat di sejumlah sekolah negeri di Kabupaten Mandailing Natal.
Dugaan tersebut bukan sekadar isu belaka, mengingat semakin banyaknya pemberitaan hingga pemeriksaan dari pihak berwenang yang menyeret beberapa oknum kepala sekolah terkait dana BOS menjadi sinyal serius atas lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, khususnya Manajer BOS.
Menurut Hapsin Nasution, salah satu pengurus DPD KNPI Madina, sorotan utama tertuju pada banyaknya sekolah dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan, bahkan tak layak pakai.
Selain itu, ia menyebut penggunaan dana BOS di banyak sekolah di Madina tidak transparan, serta maraknya titipan barang yang diduga kuat berasal dari intervensi internal Dinas Pendidikan.
“Hal tersebut sejalan dengan hasil investigasi di lapangan ketika menjumpai beberapa kepala sekolah,” kata Hapsin saat diwawancarai di Panyabungan, Pada Senin, (23/06/2025).
Ia menilai, pihak Dinas Pendidikan Madina, khususnya Manajer BOS, telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah di wilayah tersebut,
“Hal ini sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Hasil penelusuran yang dilakukan KNPI juga menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2024.
Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi operasional sekolah, seperti pengadaan alat tulis, perawatan fasilitas, hingga honor untuk guru honorer, diduga kuat justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan.
“Kami menilai lemahnya sistem kontrol dan evaluasi dari Dinas Pendidikan, khususnya dari Manajer BOS, menjadi faktor utama. Banyak laporan realisasi penggunaan diduga tidak diperiksa secara menyeluruh, dan pengawasan ke sekolah-sekolah hampir tidak dilakukan sebagaimana mestinya,” lanjut Hapsin.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat dan pemerhati pendidikan. Oleh karena itu, Hapsin mendesak agar Dinas Pendidikan dan Bupati Mandailing Natal segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS.
Ia juga mendorong agar Manajer BOS yang dinilai lalai diberikan sanksi tegas, bahkan diberhentikan,
“Manajer BOS seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal penggunaan dana ini. Ketika pengawasan lemah, maka celah penyimpangan akan terbuka lebar,” tegas Hapsin.
Ia juga menambahkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan di daerah harus turut dievaluasi,
“Bupati dan Kadis Pendidikan diminta segera melakukan penataan ulang penggunaan dana BOS. Karena penyimpangan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan generasi bangsa sebagai pilar masa depan, khususnya di Mandailing Natal,” tutup Hapsin.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Regina Panjaitan
