 |
| Gaya Arsitektur Kantor Gubernur Provinsi NTT yang berbentuk Sasando, melambangkan kekayaan etnik, kultur dan budaya yang telah terbangun sekian lama. Foto : Berto Da Costa/Maria Patricia |
Star News INDONESIA, Minggu, (01 Juni 2025). KOTA KUPANG - Wacana pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi empat provinsi baru kembali mencuat. Namun, di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum stabil, isu ini tidaklah relevan karena dinilai lebih didorong oleh kepentingan politik segelintir elite daripada kebutuhan riil masyarakat.
Beban Anggaran yang Berat
Pembentukan provinsi baru memerlukan biaya besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, pengadaan fasilitas publik, dan operasional birokrasi.
Hal ini dapat membebani anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas lainnya.
Pengalaman pemekaran di daerah lain menunjukkan bahwa banyak daerah baru masih bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat dan belum mampu mandiri secara fiskal.
Potensi Konflik Sosial dan Politik
Pemekaran wilayah sering kali memicu konflik sosial dan politik, terutama jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh atau jika ada ketidaksepakatan antar kelompok masyarakat terkait pembagian wilayah atau sumber daya. Hal ini dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial yang telah terbangun di NTT.
Kepentingan Politik di Balik Pemekaran
Beberapa pihak mungkin akan menilai bahwa dorongan untuk memekarkan NTT lebih didasari oleh ambisi politik elite lokal yang ingin memperluas kekuasaan dan pengaruhnya.
Pemekaran daerah tentunya akan membuka peluang bagi elite politik untuk mengisi jabatan-jabatan baru dan memperkuat basis kekuasaan mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik.
Kesimpulan
Mengingat berbagai tantangan dan risiko yang ada, wacana pemekaran Provinsi NTT sebaiknya dikaji ulang secara mendalam.
Prioritas utama saat ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang ada, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah NTT tanpa harus memekarkan provinsi.
Penulis : Berto Da Costa
Editor : Maria Patricia