 |
Star News INDONESIA, Selasa, (29 April 2025). MADINA - Ada lima orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beberkan polemik yang harus ditanggapi bupati.
"Pertama banyaknya problematika perusahaan yang ada dipantai barat Madina khususnya, seperti Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang diduga tak kunjung bisa dituntaskan hingga penggunaan CSR jadi ini PR penting Saudara Bupati Madina," Ungkap Muhahriddin Umpan, Anggota DPRD Madina dari Fraksi P.Demokrat kepada wartawan, selasa (29/04/2025).
Selain Muharuddin Umpan, ada empat orang lagi anggota DPRD Madina lainnya yang juga memiliki pandangan yang sama terhadap ketertinggalan Kabupaten Mandailing Natal seperti H.Ali Makmur (Jaganding) dari Partai Perindo, Zainal Arifin Simbolon dari Partai Hanura, Khairul Anwar Hasibuan,S.Ip dari Hanura dan Tasmil Nasution dari Partai Nasdem.
"Selain problematika perusahaan di Madina ini, mengenai pertambangan yang rakyat saudar Bupati juga harus memikirkan pengalihan tempat masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup didunia mencari butiran emas jangan hanya menutup tambang artinya bukan kita mendukung yang ilegal akan tetapi rakyat butuh solusi," Beber Umpan.
Ditambahkan H.Ali Makmur (Jaganding) dari Partai Perindo, dirinya meminta agar segera pemerintah melakukan evaluasi birokrasi kabupaten Mandailing natal saat ini bahkan meminta pemerintah Daerah Madina segera mengukur kembali lahan perkebunan sawit yang diduga luas tanahnya sudah melebihi HGU yang dikeluarkan.
"Kalau CSR perusahaan yang ada di Madina sampai saat ini juga tidak memenuhi kebutuhan infrastruktur Ganti Kepala dinas yang menggunakan anggaran itu dan kami minta Pihak pemerintah Daerah agar mengevaluasi ukuran tanah seluruh perkebunan sawit yang kami duga sudah melebihi dari HGU yang ada saat ini,"tambah Jaganding.
"Artinya jika pemerintah daerah Madina menemukan kelebihan luas tanah yang dikuasai perusahaan dari izin HGU kami harap itu bisa disita dan dipergunakan untuk badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," Ujar Jaganding.
"Mengenai pertambangan seperti yang ada di Huta Bargot, Bupati Madina seharusnya melakukan re negosiasi kepada pihak PT.Sorik Mas Mining jangan kita membuat kebijakan yang nantinya menimbulkan masalah baru kepada masyarakat," ucapnya.
Dilanjutkan Zainal Arifin Simbolon, " Sepertinya saudara Bupati Madina belum mengetahui situasi dan kondisi Madina jadi banyak polemik di Madina yang musti diselesaikan seperti pengurusan izin tambang rakyat yang seharusnya bupati ketahui dimana lokasi yang diinginkan rakyat dan lokasi yang memiliki kandungan emasnya agar rakyat tidak mendapat polemik baru nantinya," papar Zainal.
"Bahkan penempatan para guru PPK yang hari ini dilantik dan yang sebelumnya sudah dilantik juga ini suatu menjadi permasalahan yang baru dimana seorang Guru yang lulus PPPK ditempatkan yang sangat jauh dari dia bertempat tinggal jadi ini nantinya bisa menimbulkan perceraian dirumah tangga karena berjauhan dari keluarga artinya penugasan yang kami anggap kurang tepat," tukasnya.
"Jadi kami tau Bupati Madina yang baru ini memang asli kelahiran Madina akan tetapi dia lama diperantauan sehingga kami lihat masih kurang mengerti tentang Madina sehingga bupati Madina ini perlu banyak belajar mengetahui kondisi madina saat ini," Tegasnya.
Khairul Anwar Hasibuan dari Hanura juga menyampaikan hal senada dari rekannya sebelumnya, bahwa polemik di Madina hingga saat ini masih perlu dituntaskan dan para Forkopimda dan seluruh lapisan agar duduk bersama memikirkan bagaimana madina ini bisa bakit dari keterpurukan saat ini.
"Kita tidak bisa diam kita harus terlibat semuanya stek holder Madina segera duduk bersama menuntaskan polemik di madina saat ini mulai dari tambang rakyat, Rumah sakit Natal, Perusahaan Perkebunan sawit, Hingga Perusahaan Panas Bumi yang ada di bumi gordang sambilan ini,"timpalnya.
"Seperti kami di pantai barat saat ini, rumah sakit umum daerah Husni Thamrin Natal baru baru ini SIO abis ini juga suatu permasalahan yang patal harusnya buati Madina mengevaluasi Dirut RS tersebut dan kadis kesehatan Madina,"tutupnya.
penulis : Magrifatulloh
Editor : Wiwid
