 |
Star News INDONESIA, Sabtu (02 September 2023). KOTA BIMA - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberikan keterangan resmi terkait perkembangan proses penyelidikan hingga penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di pemerintah Kota (Pemkot) Bima.
Melalui Kabag Pemberitaan, Ali Fikri, KPK meliris perkembangan hasil penggeladahan di sejumlah tempat milik pejabat Pemkot Bima. Dia menyebutkan bahwa penetapan tersangka akan diumumkan di kemudian hari saat alat bukti sudah lengkap.
"Kami akan umumkan (identitas) tersangka pada waktunya nanti jika alat bukti sudah memadai,"kata Ali Fikri kepada wartawan dikutip Video yang beredar.
Ali menyebutkan bahwa dari hasil verifikasi laporan masyarakat, KPK telah menelaah dan analisa hingga mendapat kesimpulan sementara terdapat dugaan adanya seorang tersangka dalam kasus gratifikasi serta penggadaan barang dan jasa.
Namun Ali Fikri menolak tegas membeberkan dan waktu pengumuman kesimpulan akhir dari dugaan kasus tindak pidana tersebut.
 |
"Nanti pada saatnya akan diumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan turut serta dalam pemborongan dan penerimaan gratifikasi,"Imbuhnya.
Ia juga membenarkan bahwa penggeledahan disejumlah tempat bertujuan untuk mendapatkan kelengkapan alat bukti.
"Dari hasil penggeledahan itu berhasil didapatkan dokumen pengadaan, lembar catatan keuntungan hingga bukti elektronik,"Ungkapnya.
Berdasarkan informasi resmi dari Kabag Pemberitaan KPK diatas, sejumlah pihak yang terdiri dari kalangan profesional dan OKP menyayangkan pemberitaan sejumlah media nasional, regional hingga daerah yang mendahului kewenangan KPK soal penetapan dan pengumuman resmi nama tersangka.
Pasalnya dalam pemberitaan sejumlah media, menyebut KPK telah menetapkan tersangka atas nama H. Muhammad Lutfi, SE selaku Wali Kota Bima.
Penulis : Sky
Editor : Sky