 |
| Isu Oplosan Direksi BPJS Mencuat, Forum Jamsos Minta Prabowo Awasi Istana. Foto : Dok. Redaksi |
Star News INDONESIA, Rabu, (21 Januari 2026). JAKARTA - Forum Jaminan Sosial (Jamsos) lintas federasi dan konfederasi buruh mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai dugaan pengubahan atau “oplosan” hasil seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Koordinator Forum Jamsos, KRH HM Jusuf Rizal SH, menegaskan bahwa hasil seleksi yang telah direkomendasikan Panitia Seleksi (Pansel) semestinya bersifat final dan tidak boleh diubah dengan memasukkan nama-nama di luar daftar yang telah ditetapkan.
“Jika terjadi pengubahan hasil rekomendasi Pansel, tentu itu tidak benar dan melanggar hukum. Tidak mungkin Presiden Prabowo main-main dengan hasil yang sudah diputuskan Pansel. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai ada ulah oknum di Istana yang mengubah rekomendasi,” ujar Jusuf Rizal di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Rizal menanggapi beredarnya rumor mengenai dugaan upaya meloloskan calon Direksi dan Dewas BPJS yang tidak masuk rekomendasi Pansel. Bahkan, beredar pula dugaan adanya permintaan uang pelicin hingga Rp10 miliar kepada calon tertentu agar dapat diloloskan.
Menurut Jusuf Rizal, yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi, perubahan terhadap hasil rekomendasi Pansel merupakan bentuk pelanggaran hukum dan berpotensi digugat secara hukum. “Apalagi jika disertai pungutan miliaran rupiah. Itu sudah masuk kejahatan pemerasan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Panitia Seleksi Direksi dan Dewas BPJS 2026–2031 dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P dan 105/P Tahun 2025. Karena itu, hasil rekomendasi Pansel dinilai bersifat mengikat dan tidak dapat diotak-atik di luar nama-nama yang telah diusulkan.
Forum Jamsos, lanjut Jusuf Rizal, tidak akan tinggal diam apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang. “Jika ada operasi senyap oleh oknum tertentu, Forum Jamsos bersama jaringan aktivis akan menempuh jalur hukum. Jangan sampai Presiden Prabowo gencar menyerukan pemberantasan abuse of power, tetapi justru kecolongan di lingkungan Istana,” katanya.
Pansel sendiri telah mengusulkan nama-nama calon Direksi dan Dewas BPJS kepada Presiden. Untuk Dewas, akan dipilih tujuh orang yang terdiri atas unsur pemerintah, pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat. Sementara untuk Direksi, Pansel mengusulkan 14 nama terbaik yang telah dirangking untuk dipilih tujuh orang.
Jusuf Rizal menekankan pentingnya integritas dan kapasitas Direksi serta Dewas BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana pekerja dan buruh hingga sekitar Rp860 triliun. “Negara tidak boleh sembarangan menyerahkan tanggung jawab sebesar itu kepada figur yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Salah kelola bisa berakibat fatal,” ujarnya.
Forum Jamsos juga berencana meminta penjelasan dari Direktur Jenderal PHI Kementerian Ketenagakerjaan Putri, selaku Ketua Pansel, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Prof Nunung, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap BPJS.
“Seleksi ini harus bersih, transparan, dan profesional agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola jaminan sosial nasional,” pungkas Jusuf Rizal.
Penulis : Cheryil Apriani
Editor : Maria Patricia
