 |
| Pemerintah Siapkan Skema Hunian, Bansos, dan Penyesuaian APBD Pascabencana, Senin (29/12). Foto : M. Rahmat/Septian Maulana |
Star News INDONESIA, Senin, (29 Desember 2025). JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari penyediaan hunian, bantuan sosial, hingga penyesuaian anggaran daerah untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana.
Untuk rumah rusak ringan, bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.
Adapun bagi warga dengan rumah rusak berat, pemerintah menyediakan beberapa opsi, yakni hunian sementara atau bantuan biaya dengan tinggal di rumah keluarga.
Sambil menunggu pembangunan hunian tetap, pendanaan akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Danantara, serta skema gotong royong.
Sebagai langkah penyesuaian kebijakan, Tito juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan APBD agar alokasi anggaran lebih relevan dengan kebutuhan pemulihan pascabencana di lapangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebutkan total bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp100,48 miliar.
Bantuan tersebut berupa logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga telah menyalurkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta per orang.
Pemerintah menyiapkan bantuan tunai Rp3 juta per keluarga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap, bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, serta bantuan tambahan lauk-pauk Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan.
Dari sisi distribusi logistik, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memastikan penyaluran bantuan di setiap posko telah mencapai di atas 80 persen.
Distribusi dilakukan dengan prinsip logistik tidak menetap lebih dari 2x24 jam di satu lokasi.
Terkait dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga, Abdul Muhari menjelaskan penyaluran akan dilakukan melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memudahkan akses masyarakat terdampak.
Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Penulis : M. Rahmat
Editor : Septian Maulana
