 |
| Rakor Perbatasan 2025: Pemerintah Fokus Garis Batas, PLBN, dan Ekonomi Warga Perbatasan, Selasa (18/11). Foto : Ilham Hamid/Willy Rikardus |
Star News INDONESIA, Selasa, (18 November 2025). JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya penguatan pembangunan wilayah perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers seusai membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Menko Djamari, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menekankan bahwa rakor ini bertujuan menghimpun dan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
“Rakor ini untuk menghimpun dan memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, dan segera menyelesaikan segala persoalan di perbatasan,” ujarnya.
Fokus pada garis batas, PLBN, dan ekonomi masyarakat
Dalam rakor tersebut, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, penegasan garis batas negara dengan wilayah tetangga.
Kedua, percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah titik strategis. Ketiga, pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan agar tidak tertinggal dan tidak terlalu bergantung pada negara tetangga.
“Pertama, untuk menegaskan garis batas perbatasan antara kita dengan tetangga. Kedua, kita akan membangun PLBN di beberapa titik. Ketiga, mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan supaya tidak terlalu tertinggal,” jelas Menko Djamari.
Pembangunan infrastruktur perbatasan hampir tuntas
Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga memaparkan progres pembangunan jalan perbatasan yang kini memasuki tahap akhir.
Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer dari total hampir 2.000 kilometer jalur barat–timur yang akan disambungkan.
Sementara di Papua, penyelesaian tinggal menunggu tuntasnya 153 kilometer menuju perbatasan Papua Nugini.
“Pembangunan perbatasan Indonesia–Timor Leste hampir tuntas, hanya menyisakan beberapa kilometer saja. Kemudian untuk mengembangkan PLBN, masih ada beberapa titik di Timor Leste dan Malaysia, seperti di Sebatik yang harus diselesaikan tahun ini,” tambahnya.
BNPP butuh sinergi nasional
Menko Djamari menegaskan bahwa BNPP tidak dapat bekerja sendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Oleh karena itu, rakor kali ini menjadi momentum penting untuk mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Hadir di tempat ini begitu banyak perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, saya sebagai Menko Polkam mengoordinir, mengikat semua yang hadir untuk terlibat agar dapat bersama-sama menyelesaikan hal tersebut,” tegasnya.
Pesan Mendagri Tito: Perbatasan sebagai halaman depan negara
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, turut menegaskan pentingnya kolaborasi nasional.
Ia menyebut pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Dengan pelaksanaan rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju serta menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mendagri Tito.
Penulis : Ilham Hamid
Editor : Willy Rikardus
