 |
| Aksi demo GPKN yang mengecam Kepala Inspektorat Mandailing Natal, Rahmad Hidayat Daulay. Foto : Magrifatulloh/Regina Panjaitan |
Star News INDONESIA, Jumat, (01 Agustus 2025). MADINA - Gerakan Pantau Keuangan Negara (GPKN) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pada Kamis, (31/07/2025).
Dalam aksinya, para demonstran menyerahkan sebuah “surat pengunduran diri palsu” atas nama Kepala Inspektorat Rahmad Hidayat Daulay. Aksi ini dimaksudkan sebagai simbol kritik tajam terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak etis dan minim integritas.
Surat pengunduran diri tersebut, meski bersifat simbolik, memuat sindiran keras terhadap sejumlah sikap dan pernyataan kontroversial yang pernah dilontarkan Rahmad Hidayat.
Di antaranya, sebutan mobil dinas sebagai “taik kucing” yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik.
“Apa yang kami lakukan hari ini adalah bentuk refleksi moral. Seorang pejabat publik harus siap dikritik dan diawasi, bukan justru lari dari tanggung jawab setelah mengucapkan hal-hal yang tidak etis,” ujar Koordinator Aksi, Pajarur Rohman, S.Pd., M.Pd., kepada awak media.
Menurut GPKN, aksi ini juga merupakan respons atas sikap tertutup Inspektorat Mandailing Natal terhadap permintaan klarifikasi resmi terkait anggaran perjalanan dinas luar daerah tahun 2024.
Surat permintaan informasi yang dilayangkan sejak awal Juni disebut tidak mendapat tanggapan, mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.
Ketua GPKN, Muhammad Rezki Lubis, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Kepala Inspektorat yang enggan menemui massa aksi. “Kami mendapat informasi beliau masuk kantor pagi hari. Namun saat kami tiba, beliau justru tidak ada dengan alasan keluar. Ini menunjukkan sikap menghindar, bukan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Meski berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan, aksi tersebut menyampaikan pesan tegas: jabatan publik adalah amanah rakyat. Ketika pejabat publik kehilangan etika dan enggan mempertanggungjawabkan kebijakan serta perilaku mereka, maka rakyat berhak untuk bersuara lebih keras.
GPKN menegaskan, kritik ini bukan semata-mata soal individu, tetapi soal prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab etika harus menjadi standar dalam setiap institusi pemerintahan.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Regina Panjaitan
