 |
| Syarat Inggris kepada Israel: Gencatan Senjata atau Dampak Diplomatik Serius. Foto : Al Jazeera |
Star News INDONESIA, Kamis, (31 Juli 2025). JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB bulan September 2025, kecuali jika Israel mengambil langkah-langkah substansial untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza, setuju pada gencatan senjata, menghentikan aneksasi wilayah, dan terbuka terhadap proses perdamaian dua negara.
Langkah ini muncul setelah tekanan domestik kuat dari lebih dari 200 anggota parlemen Inggris yang menuntut diakhirinya kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, sebelum ada pengakuan formal.
Inggris telah menetapkan lima syarat utama kepada pemerintah Israel agar pengakuan tidak dilakukan, termasuk jaminan pasokan bantuan PBB dan penghentian ekspansi pemukiman di Tepi Barat.
Reaksi Israel keras dan cepat. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut rencana Inggris sebagai "hadiah untuk Hamas" yang dapat merusak upaya gencatan senjata dan pembebasan sandera.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa mengakomodasi Hamas bisa membahayakan bukan hanya Israel, tetapi juga negara-negara Barat seperti Inggris di kemudian hari.
Keluarga sandera Israel juga mengutuk pengakuan ini, menyebutnya sebagai legitimasi kepada terorisme tanpa adanya kompensasi nyawa sandera yang masih tertahan oleh Hamas.
Pro-Israel menyoroti bahwa pengakuan sepihak tanpa jaminan keamanan akan melemahkan posisi tawar Israel, memanjakan Hamas, dan bisa memperburuk konflik.
Mereka menekankan bahwa pengakuan negara semacam ini seharusnya datang sebagai hasil kesepakatan damai yang adil, bukan sebagai tekanan satu arah.
Sebagai kritik terhadap pendekatan ini, pakar pro-Israel menyarankan Inggris menggunakan pengakuan sebagai alat diplomatik yang kuat, namun menekankan bahwa legitimasi atas Israel dan hak keamanan rakyatnya tidak dapat diabaikan dalam proses mana pun.
Inggris menjadi salah satu anggota PBB yang berpengaruh sekaligus kekuatan historis di Timur Tengah.
Jika London mengabaikan pertimbangan keamanan Israel, keputusan tersebut bisa mengisolasi Israel secara diplomatik dan memberi keuntungan kepada Hamas dalam medan politik internasional. Pro-Israel menekankan bahwa solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui gencatan senjata yang adil, pembebasan sandera, dan penghentian kekerasan — bukan sekadar deklarasi simbolis.
Dalam konteks ini, keputusan Inggris tidak hanya menjadi titik diplomatik kontroversial tetapi juga dapat memicu dampak keamanan nyata bagi Israel jika kondisi yang diminta tidak dipenuhi dan legitimasi diberikan tanpa ganti rugi.
Penulis : Tito Ibrahim
Editor : Burhanudin Iskandar
