 |
| Presiden Prabowo dan PM Pham Minh Chinh. Foto : Vietnam Government News / VNA |
Star News INDONESIA, Selasa, (08 Juli 2025). JAKARTA - Dalam momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chinh menyepakati percepatan negosiasi perdagangan beras antara kedua negara.
Pertemuan bilateral ini berlangsung pada Minggu, 7 Juli 2025, di sela agenda utama KTT BRICS yang kini turut melibatkan negara-negara mitra baru, termasuk Indonesia.
Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin ekspor beras Vietnam secara stabil dan jangka panjang ke Indonesia.
Di sisi lain, langkah ini juga menjadi strategi penting pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat tantangan global terhadap rantai pasok bahan pokok semakin kompleks.
Menurut pernyataan resmi dari pemerintah Vietnam, kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Vietnam untuk periode 2025–2030.
Selain isu pangan, mereka juga membahas penguatan hubungan dagang dan investasi di berbagai sektor lainnya.
Kesepakatan ini muncul di tengah tren penurunan ekspor beras Vietnam secara global, yang sempat turun signifikan akibat perubahan iklim dan kebijakan dalam negeri di beberapa negara importir utama.
Dengan adanya perjanjian ini, Vietnam berharap dapat memulihkan volume ekspornya, sementara Indonesia memperoleh jaminan pasokan beras dengan harga dan volume yang lebih kompetitif.
Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan ini sebagai bentuk konkret kerja sama strategis kawasan Asia Tenggara yang berorientasi pada stabilitas pangan.
Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan global dan ketidakpastian iklim yang berdampak pada produksi beras domestik.
Dalam beberapa bulan ke depan, kedua negara direncanakan akan menyelesaikan detail teknis dari kesepakatan ini, termasuk skema tarif, volume ekspor, dan jangka waktu kontrak.
Perkembangan ini dipantau ketat oleh pelaku usaha dan pengamat kebijakan pangan di kawasan.
Penulis : Alfian Munandar
Editor : Meli Purba
