 |
| Forum Jamsos Kritik Blusukan Wapres Gibran: Rakyat Butuh 19 Juta Lapangan Kerja, Bukan Gimik. Foto : Sultan Hafidz/Burhanudin Iskandar |
Star News INDONESIA, Jumat, (18 Juli 2025). JAKARTA - Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke pasar dan sawah menuai kritik tajam dari Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh.
Mereka menilai kegiatan blusukan yang dilakukan Gibran tidak memberikan dampak nyata terhadap persoalan utama yang dihadapi masyarakat, terutama terkait ketenagakerjaan.
Koordinator Forum Jamsos, HM. Jusuf Rizal, menyampaikan hal tersebut usai kegiatan diskusi Serap Aspirasi Pekerja dan Buruh di Jakarta, dalam rangka memberikan masukan terhadap konsep revisi UU Ketenagakerjaan.
"Model-model blusukan seperti ini atas nama serap aspirasi tidak efektif. Permasalahan pasar dan sawah tidak banyak berubah. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah realisasi janji kampanye, yakni penyediaan 19 juta lapangan kerja baru," tegas Jusuf Rizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI.
Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu menilai, Wapres Gibran sebaiknya menghentikan gaya blusukan yang hanya bersifat pencitraan. Menurutnya, fokus utama seharusnya adalah pada penanganan masalah ketenagakerjaan yang semakin kompleks, terutama di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi.
"Forum Jamsos memberi masukan, sebaiknya Wapres Gibran turun langsung ke lapangan menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Mulai dari pekerja muda, sektor formal dan informal, hingga pekerja disabilitas yang terdampak PHK," lanjutnya.
Forum Jamsos, kata Jusuf, siap memberikan masukan substansial terkait jaminan sosial dan persoalan ketenagakerjaan apabila dibutuhkan pemerintah. Ia menegaskan, rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan gimik politik.
Forum Jamsos Pekerja dan Buruh sendiri merupakan wadah lintas federasi dan konfederasi yang didirikan oleh aktivis buruh, pengurus serikat pekerja, pengamat jaminan sosial, praktisi hukum, hingga jurnalis. Organisasi ini juga memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sendiri yang kerap mengadvokasi pekerja dalam persoalan hukum dan ketenagakerjaan.
“Jangan sampai janji 19 juta lapangan kerja hanya menjadi omon-omon (omong kosong). Pemerintah harus serius mencari solusi konkret,” pungkas Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai Relawan Prabowo dan Ketua Umum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara.
Penulis : Sultan Hafidz
Editor : Burhanudin Iskandar
