 |
| Krisis Keamanan Seluler: Smartphone Pejabat Terancam oleh Peretasan Halus dan Kelalaian Pengguna. |
Star News INDONESIA, Senin, (09 Juni 2025). JAKARTA - Sebuah analisis oleh firma keamanan siber iVerify mengungkap tren mengkhawatirkan: banyak smartphone milik pejabat pemerintahan, tokoh politik, jurnalis, dan profesional teknologi mengalami crash secara tiba-tiba pada akhir 2024 hingga awal 2025.
Gejala-gejala ini diyakini sebagai sinyal infiltrasi oleh serangan “zero-click” — yaitu pengambilan alih perangkat tanpa interaksi dari pengguna.
Investigasi lebih lanjut menunjukkan para korban semuanya berada di garis kepekaan intelijen, dan pernah menjadi target peretas dari Tiongkok dalam insiden sebelumnya.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa kampanye ini terstruktur dan terarah, diarahkan berdasarkan prioritas geopolitik.
Para ahli keamanan nasional memperingatkan bahwa perangkat seluler kini menjadi fokus serangan spionase. Melalui eksploitasi jaringan telekomunikasi global, termasuk operator besar di AS, para peretas berhasil mengakses metadata panggilan, pesan teks, bahkan percakapan langsung.
Rocky Cole dari iVerify menyatakan keprihatinannya: “Dunia saat ini berada dalam krisis keamanan seluler — tidak ada yang benar-benar mengawasi smartphone.”
Pernyataan ini menunjukkan betapa lemahnya sistem pertahanan perangkat seluler yang digunakan oleh pejabat tinggi.
Pemerintah AS telah mencatat serangan bertajuk “Salt Typhoon” yang mulai terdeteksi sejak musim panas 2023.
Malware ditemukan menginfeksi jaringan sekurangnya satu operator besar AS selama berbulan-bulan, menunjukkan penetrasi jauh ke dalam infrastruktur penting.
Dewan Intelijen AS menyebut kampanye ini memungkinkan peretas membaca SMS, mendengarkan panggilan langsung, dan memanen metadata pengguna dalam jumlah besar. Bahkan panggilan yang berlangsung secara real-time bisa disadap.
Beijing secara resmi menolak tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai bentuk tindakan spionase balik atau desinformasi oleh AS.
Juru bicara kementerian luar negeri Cina menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu hanya upaya untuk membatasi perusahaan teknologi Tiongkok.
Dalam menghadapi ancaman, pemerintah AS kini menekankan pentingnya penggunaan enkripsi end-to-end dan mengevaluasi ulang regulasi terkait perusahaan telekomunikasi Tiongkok.
Beberapa operator di Jerman dan negara sekutu lainnya juga sudah memulai proses pemutusan hubungan dengan vendor asal Tiongkok.
Penulis : Sultan Hafidz
Editor : Fajar Ali