 |
| Aliansi Mahasiswa Desak Evaluasi Proyek PT DNG Usai OTT KPK di Mandailing Natal |
Star News INDONESIA, Minggu, (29 Juni 2025). MADINA - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) masih menyisakan sejumlah misteri yang belum terungkap.
Salah satu sorotan utama datang dari keberadaan seorang oknum yang disebut berasal dari PT. Dahlian Natolu Group (DNG) di lokasi sekitar waktu penangkapan.
Menurut informasi yang berkembang di lapangan, oknum dari perusahaan tersebut diduga tengah mengurus “paket” yang berkaitan dengan proses lelang proyek-proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina. Keberadaan sosok ini langsung memicu perhatian publik serta tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) menilai bahwa keberadaan oknum dari PT. DNG pada momen krusial tersebut menimbulkan kecurigaan. “Kami menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus paket proyek. Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini,” ujar perwakilan AMP2K, Pajarur, pada Sabtu (28/6/2025).
PT. DNG bukanlah nama asing dalam lanskap proyek-proyek infrastruktur di Mandailing Natal. Perusahaan ini disebut-sebut kerap memenangkan berbagai proyek pengaspalan jalan hingga pembangunan jembatan. Bahkan, keterlibatan mereka juga tercatat dalam proyek-proyek yang dibiayai dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta bagi hasil perusahaan.
Dominasi PT. DNG dalam pengelolaan proyek daerah membuat AMP2K mempertanyakan transparansi dalam proses lelang. Mahasiswa menyoroti kemungkinan adanya ketimpangan dalam pemberdayaan perusahaan lokal yang seharusnya mendapat porsi adil dalam pembangunan daerah.
Menanggapi OTT KPK tersebut, AMP2K mendesak Bupati Mandailing Natal untuk segera mengambil tindakan konkret. Evaluasi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai mendesak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administrasi atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek.
“Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG di Dinas PUPR Madina wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD,” tegas Pajarur.
Lebih lanjut, mahasiswa meminta KPK untuk memperluas penyelidikan dan menelusuri kemungkinan konflik kepentingan antara pejabat daerah dengan pihak kontraktor pelaksana. Mereka menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Kami mendukung penuh kerja KPK, tapi juga mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan dan menyentuh akar masalah. Jangan ada yang kebal hukum,” pungkasnya.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Regina Panjaitan