 |
| Dua faksi utama Palestina sepakat dalam perundingan di Kairo bahwa teknokrat yang independen secara politik akan menjalankan wilayah Palestina. Foto : AP |
Star News INDONESIA, Selasa, (03 Desember 2024). JAKARTA - Hamas dan Fatah – dua faksi utama Palestina yang telah berselisih selama hampir dua dekade – telah sepakat dalam pembicaraan di Kairo untuk membentuk sebuah komite yang akan bersama-sama mengelola Jalur Gaza pascaperang.
Meskipun Israel menolak untuk menyetujui skenario pemerintahan “sehari setelah” yang melibatkan Hamas atau Otoritas Palestina (PA) yang didominasi Fatah di Tepi Barat , langkah tersebut tetap menandakan keinginan baru dari Hamas untuk menyerahkan kekuasaannya atas Gaza dan dapat membantu memajukan perundingan gencatan senjata yang dimediasi secara internasional.
Dalam pembicaraan yang ditengahi oleh Mesir , kedua belah pihak sepakat membentuk komite yang beranggotakan 10 hingga 15 teknokrat yang independen secara politik, sebagian besar dari mereka dari Gaza, yang akan mengelola pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan serta rekonstruksi dengan bantuan para aktor internasional, kata para negosiator pada hari Selasa.
Komite itu juga akan mengelola bersama sisi Palestina dari perbatasan Rafah menuju Mesir – satu-satunya jalan masuk dan keluar dari wilayah yang tidak terhubung dengan Israel. Delegasi Fatah harus meminta persetujuan akhir dari presiden PA, Mahmoud Abbas , saat kembali ke Tepi Barat, Associated Press melaporkan. Siapa yang akan duduk di komite itu belum diputuskan.
Belum ada komentar langsung dari pejabat Israel mengenai perjanjian tersebut.
Hamas, sebuah gerakan Islam , dan Fatah, yang sekuler, telah berselisih sejak perang saudara singkat yang menyebabkan Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada tahun 2007. Banyak inisiatif rekonsiliasi selama bertahun-tahun sejak itu telah gagal.
Sayap militer kedua pihak dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara barat, tetapi Otoritas Palestina bekerja sama dengan Israel dalam masalah keamanan, suatu tindakan yang telah membantu membuatnya sangat tidak populer di kalangan publik Palestina.
Abbas, 89 tahun, terpilih untuk masa jabatan empat tahun pada tahun 2006 tetapi telah menjabat sebagai presiden sejak saat itu. Bulan lalu, ia menunjuk pengganti sementara untuk pertama kalinya, tetapi pilihannya – Rawhi Fattouh, presiden Dewan Nasional Palestina yang tidak banyak dikenal – secara luas ditafsirkan sebagai upaya untuk mencegah perebutan kekuasaan di dalam Fatah, menjaga agar kekuasaan terpusat di dalam lingkaran dalam Abbas ketika, atau jika, ia mengundurkan diri.
Upaya untuk menengahi gencatan senjata yang langgeng dan pemulangan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang dipimpin oleh Mesir, Qatar dan AS, telah berulang kali terhenti sejak perang meletus setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Pemerintahan Biden, yang berupaya membangun implementasi gencatan senjata yang rapuh minggu lalu antara Israel dan kelompok Lebanon Hizbullah, mengatakan pihaknya telah memperbarui upaya gencatan senjata di wilayah Palestina.
Sejauh ini belum ada indikasi bahwa kedua belah pihak telah mengubah ketentuan kesepakatan. Hamas mengatakan bahwa kesepakatan apa pun harus berarti akhir perang, dan pasukan Israel harus mundur. Israel mengatakan konflik akan berakhir hanya jika sekitar 100 sandera yang tersisa telah dikembalikan dan Hamas dihancurkan sepenuhnya, dan bersikeras pasukan Israel harus tetap berada di Jalur Gaza.
Joe Biden telah menyerukan Otoritas Palestina yang direvitalisasi untuk memerintah Tepi Barat dan Gaza sebagai langkah awal menuju pembentukan negara pada akhirnya, sementara presiden terpilih Donald Trump kemungkinan akan mendukung rencana elemen pemerintah sayap kanan Israel untuk mencaplok sebagian wilayah tersebut.
Penulis : M. Rahmat
Editor : Septian Maulana
