 |
Star News INDONESIA, Jumat (11 Februari 2022). SEMARANG - KOMNAS HAM menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Beberapa komitmen dan rencana penyelesaian disepakati bakal dijalankan pemprov, salah satunya tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan di Wadas.
Beka menyampaikan pemprov mesti menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas tidak lagi menggunakan cara-cara keamanan namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif berbasis kebutuhan warga. Sebab itu, Komnas meminta agar aparat kepolisian ditarik dari Wadas.
Penarikan aparat polisi dinilai penting untuk memulihkan trauma warga, membangun suasana guyub, dan menyiapkan kondisi untuk rencana penyelesaian ke depan.
"Saya mendengar Kapolda sudah memerintahkan untuk menarik pasukannya. Saatnya memulihkan trauma, ini yang paling penting apalagi terhadap anak-anak dan perempuan," imbuh Beka.
Komnas HAM juga meminta Gubernur Ganjar menyiapkan alternatif-alternatif solusi untuk dialog yang nantinya difasilitasi Komnas HAM. Solusi itu baik soal pertambangan, izin, hingga cara sosialisasi ke warga Wadas.
"Ini penting karena warga tentu saja harus diperkuat posisinya tidak menjadi hanya sekadar objek saja tetapi kemudian harus pada posisi setara dan tanpa tekanan ketika nantinya dialog dengan Pak Gubernur," ujarnya.
"Kedua, cara-cara yang nanti ada kekerasan enggak boleh lagi. Polda sudah setuju juga, jadi cara baru," ungkap Ganjar.
Ketiga, pemprov bakal menyiapkan agar kondisi masyarakat di Wadas kembali rukun. Ganjar mengaku khawatir situasi sosial di Wadas lantaran pro dan kontranya sampai-sampai menimbulkan perundungan pada anak-anak.
"Saya dapat informasi menyedihkan, bullying pada anak-anak terjadi lho sekarang yang pro yang kontra. Udah deh jangan," kata Ganjar.
Ganjar menyatakan akan mencoba bertemu dengan warga Wadas agar tercipta suasana kondusif. "Saya ingin segera ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Biar kita bisa asoy lagi lah ketemu dengan mereka," kata dia. (*)
