 |
| Presiden LSM LIRA KRH HM Jusuf Rizal, Selasa (22/09). Foto : Eddie Lim/Bayu Indrawan |
Star News INDONESIA, Selasa, (22 September 2026). JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) mendesak Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama terkait perkara dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan PT Blueray Cargo.
Desakan tersebut disampaikan Presiden LSM LIRA KRH HM Jusuf Rizal. Menurut dia, pemerintah tidak harus menunggu proses hukum terhadap Djaka sampai pada penetapan tersangka untuk melakukan evaluasi terhadap jabatannya.
"Menkeu harus berani bertindak tegas. Tidak perlu menunggu harus dijadikan tersangka oleh KPK baru diganti," ujar Jusuf dalam keterangannya.
Nama Djaka Budhi Utama muncul dalam persidangan perkara Blueray Cargo. Dalam persidangan, terungkap adanya dugaan aliran dana yang disebut mencapai Rp21 miliar kepada pejabat yang disebut dengan kode tertentu.
Keterangan mengenai aliran dana tersebut menjadi bagian dari fakta yang didalami dalam proses persidangan perkara yang menyeret sejumlah pihak dalam dugaan korupsi terkait pengurusan impor.
Dalam perkembangan perkara tersebut, majelis hakim juga mengungkap keterangan mengenai penerimaan uang oleh Djaka dalam pertimbangan putusan. Namun, penyebutan nama seseorang dalam persidangan maupun pertimbangan hakim tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut berstatus tersangka atau terdakwa.
Jusuf mengatakan, munculnya nama Djaka dalam persidangan semestinya menjadi perhatian serius Kementerian Keuangan.
Menurut dia, evaluasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa hambatan.
"Kalau memang ada fakta-fakta yang muncul di persidangan, jangan menunggu sampai semuanya selesai. Harus ada langkah tegas untuk menjaga institusi," katanya.
Selain meminta Menteri Keuangan mengevaluasi posisi Djaka, LSM LIRA juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seluruh keterangan yang muncul dalam persidangan.
Jusuf meminta KPK memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut, termasuk pejabat yang diduga menerima aliran dana.
"KPK harus berani memanggil dan memeriksa Dirjen Bea Cukai. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penanganan perkara," ujar Jusuf.
Dia menilai proses hukum harus didasarkan pada alat bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik, termasuk informasi yang terungkap dalam persidangan.
Dalam perkara Blueray Cargo, sejumlah nama dari lingkungan Bea dan Cukai juga telah muncul dalam proses hukum. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk memengaruhi proses pengurusan impor.
KPK sebelumnya menyatakan keterangan yang muncul dalam persidangan dapat menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Dengan demikian, dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan hukum.
Jusuf mengatakan kasus Blueray Cargo seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal di lingkungan Bea dan Cukai.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga menyangkut integritas lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan lalu lintas barang serta penerimaan negara.
"Kita ingin Bea Cukai bersih. Kalau ada pejabat yang namanya muncul dalam perkara korupsi, tentu harus ada evaluasi," katanya.
Hingga kini, status hukum Djaka Budhi Utama harus dibedakan dari pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Blueray Cargo. Penetapan tersangka merupakan kewenangan KPK berdasarkan kecukupan alat bukti.
Sementara itu, seluruh dugaan yang muncul dalam persidangan tetap harus diuji melalui proses hukum yang berlaku.
LSM LIRA berharap Kementerian Keuangan dan KPK mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan perkara Blueray Cargo dapat diusut secara transparan serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terkait.
Penulis : Eddie Lim
Editor : Bayu Indrawan
