 |
Star News INDONESIA, Senin, (21 April 2025). MEDAN - Aliansi Mahasiswa mahasiswa di Sumatera Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Eks mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) atas dugaan penyalahgunaan dana hibah untuk bantuan pembinaan partai politik dari badan Kesbangpol Pemprov Sumut.
Dana tersebut seharusnya di gunakan untuk kegiatan dan operasional kantor PKB seluruh sumut tetapi kenyataannya kantor DPW PKB Saja terlihat Terbengkalai dan tidak Ter urus sehingga kami menilai uang senilai Rp1,3 miliar tersebut di salahgunakan untuk kepentingan Pribadi mantan bupati Madina.
“Ini Dinilai bentuk dari penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan masyarakat, Mengingat dana hibah tersebut Berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara Artinya Dari Pajak Rakyat, Dengan ini Kami mendesak KPK untuk segera menyelidiki dan memeriksa mantan Bupati Madina sekaligus Ketua DPW PKB Sumut yang diduga turut terlibat dalam skema dana hibah fiktif ini,” ujar Pajar Nasution.
 |
 |
Mahasiswa juga menilai, kasus ini merupakan bagian dari praktik politik transaksional yang mencoreng integritas Partai Begitu Juga pemerintah Provinsi Sumut terlebih Lebih Badan Kesbangpol serta menciptakan preseden buruk terhadap tata kelola keuangan publik di Sumut.
“Dengan ini kami meminta KPK Untuk Melakukan Menyelidikan Serta Memeriksa Mantan Bupati Madina, atau Ketua DPW PKB Sumut Jika dalam waktu dekat KPK belum juga merespon Kami Akan Melaporkan Kasus Ini Dan Melakukan Aksi Demonstrasi” tambahnya.
Saat ini, mahasiswa tengah mengumpulkan bukti dan dokumen pendukung untuk dilampirkan dalam laporan resmi yang akan disampaikan ke KPK. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan transparan demi kepastian hukum Yang berkeadilan bagi Siapapun.
Penulis : Magrifatulloh
Editor : Septian Maulana
