Dokumentasi Presiden AS, Joe Biden. Foto: AFP |
Star News INDONESIA, Selasa, (20 Agustus 2024). JAKARTA - Hamas mengecam klaim presiden AS Joe Biden bahwa negara itu menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata Gaza, dan menyebut pernyataannya sebagai "lampu hijau" bagi Israel untuk melanjutkan perang, AFP melaporkan.
"Klaim yang menyesatkan … tidak mencerminkan posisi sebenarnya dari gerakan tersebut, yang sangat ingin mencapai kesepakatan gencatan senjata," kata kelompok militan Palestina dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan Biden – yang disampaikan pada hari Selasa saat presiden AS bersiap meninggalkan Chicago setelah menyampaikan pidato utama di Konvensi Nasional Demokrat – disebut sebagai “lampu hijau Amerika bagi pemerintah ekstremis Zionis untuk melakukan lebih banyak kejahatan terhadap warga sipil yang tidak berdaya”.
Pernyataan itu muncul saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berada di Mesir pada hari Selasa untuk melakukan pembicaraan mengenai gencatan senjata di Gaza .
Blinken, yang bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin, setelah itu akan menuju ke Qatar, yang bersama Mesir menjadi perantara negosiasi untuk gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung selama 10 bulan tersebut.
Hamas mengatakan pernyataan Biden mencerminkan "bias Amerika" yang jelas terhadap Israel dan keterlibatan Washington dalam "perang pemusnahan terhadap warga sipil yang tak berdaya di Jalur Gaza", AFP melaporkan.
Kelompok itu mengatakan pihaknya berkomitmen pada kerangka gencatan senjata yang digariskan oleh Biden pada tanggal 31 Mei yang katanya telah diusulkan oleh Israel.
Laporan itu menggambarkan modifikasi terbaru AS terhadap rencana tersebut sebagai “kudeta terhadap” kerangka kerja sebelumnya, dan menuduh Washington “menyetujui” persyaratan yang ditetapkan oleh Netanyahu.
“Netanyahu selalu menjadi pihak yang menghalangi kesepakatan dan menetapkan persyaratan serta tuntutan baru,” kata Hamas, sambil menyerukan “pemerintah AS untuk membalikkan kebijakan bias buta terhadap penjahat perang Zionis”.
Ia meminta “para mediator untuk memikul tanggung jawab mereka” dan mewajibkan Israel untuk menerima proposal awal.
Penulis : M. Rahmat
Editor : Fajar Ali