![]() |
| Polri Pecat Anggota EHS Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal, Dijatuhi Sanksi PTDH. |
Star News INDONESIA, Rabu, (18 November 2026). JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap seorang anggotanya berinisial EHS setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik profesi terkait pemufakatan akses ilegal atau illegal access.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang diselenggarakan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11).
Berdasarkan fakta persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis sidang juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan EHS merupakan tindakan tercela.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam melakukan pembenahan internal melalui konsep Bersih ke Dalam.
Menurut dia, penegakan aturan di lingkungan Polri harus berlaku bagi seluruh personel tanpa terkecuali, baik yang memiliki pangkat maupun jabatan tertentu.
Prinsip tersebut, kata Trunoyudo, menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Kompolnas Ikut Saksikan Persidangan
Pelaksanaan sidang etik tersebut turut disaksikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, S.H.
Choirul Anam menilai mekanisme persidangan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran Kompolnas dalam persidangan menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses penegakan kode etik di tubuh Polri.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, EHS menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang KKEP tersebut.
Dengan adanya pengajuan banding, proses selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri Tegaskan Penegakan Etik Tanpa Pandang Bulu
Polri memastikan proses pengawasan dan penegakan kode etik terhadap personel internal akan terus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Konsep Bersih ke Dalam ditegaskan sebagai salah satu langkah pembenahan institusi untuk memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan dan kewenangannya.
Penindakan terhadap EHS juga menjadi penegasan bahwa penggunaan fasilitas, akses, maupun perangkat teknologi milik kepolisian harus dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Polri berharap konsistensi penegakan disiplin dan kode etik dapat memperkuat integritas personel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sementara itu, perkembangan perkara EHS selanjutnya akan mengikuti proses pemeriksaan pada tingkat banding setelah pengajuan tersebut dilakukan.
Penulis : Abdul Aziz
Editor : Septian Maulana

