 |
| Biden dan Xi mengadakan pertemuan terakhir sebelum Donald Trump mengambil alih pemerintahan AS. Foto : AP |
Star News INDONESIA, Minggu, (17 November 2024). JAKARTA - Joe Biden bertemu dengan Xi Jinping pada Sabtu sore, mencapai kesepakatan bahwa bukan kecerdasan buatan yang harus membuat keputusan mengenai penggunaan senjata nuklir, menurut Gedung Putih.
Dalam apa yang diyakini sebagai pertemuan terakhir antara kedua pemimpin sebelum Donald Trump menjabat sebagai presiden AS, keduanya bertemu di sebuah hotel di sela-sela pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik tahunan di Peru, dimana mereka berjabat tangan sebelum menyampaikan pidato pembukaan tentang hubungan Tiongkok-AS.
"Kedua pemimpin menegaskan perlunya mempertahankan kendali manusia atas keputusan penggunaan senjata nuklir," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. "Kedua pemimpin juga menekankan perlunya mempertimbangkan risiko potensial secara cermat dan mengembangkan teknologi AI di bidang militer dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab."
Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tidak jelas apakah pernyataan itu akan mengarah pada pembicaraan lebih lanjut atau tindakan terkait masalah tersebut. Namun, pernyataan itu tetap menandai langkah pertama antara kedua negara dalam pembahasan dua masalah yang kemajuannya sulit dicapai: senjata nuklir dan kecerdasan buatan.
Washington telah mendesak Beijing selama berbulan-bulan untuk mematahkan penolakan lama terhadap perundingan senjata nuklir.
Kedua negara sempat melanjutkan perundingan tingkat resmi mengenai senjata nuklir pada bulan November, tetapi perundingan tersebut terhenti, dengan seorang pejabat tinggi AS secara terbuka menyatakan rasa frustrasi mengenai responsivitas Tiongkok.
Negosiasi pengendalian senjata nuklir formal belum diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat, meskipun AS mengkhawatirkan perkembangan cepat senjata nuklir China, meskipun pertukaran semi-resmi telah dilanjutkan.
Biden bertemu pada hari Jumat dengan Yoon Suk Yeol, presiden Korea Selatan, dan Shigeru Ishiba, perdana menteri Jepang, dan menegaskan aliansi di antara ketiga negara tersebut. Ketiga pemimpin tersebut sepakat bahwa "tidak akan menguntungkan Beijing jika kerja sama yang tidak stabil seperti ini terjadi di kawasan tersebut", kata seorang pejabat senior pemerintah dalam sebuah pengarahan tentang latar belakang.
Kembalinya Trump ke Gedung Putih menimbulkan bayangan gelap pada perbincangan karena masih belum jelas apa arti masa jabatan keduanya bagi hubungan antara AS dan China.
Selama masa kampanye, Trump menggembar-gemborkan pendekatan agresif terhadap Tiongkok, dengan berjanji untuk menaikkan tarif hingga 60% atas impor Tiongkok, yang dapat mencapai barang senilai $500 miliar. Trump juga berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina "dalam 24 jam", yang dikhawatirkan sebagian orang berarti mengurangi aliran bantuan militer ke Ukraina atau mendorong negara itu kehilangan wilayahnya ke Rusia. Penarikan diri secara umum dari konflik tersebut dapat memberi ruang bagi Tiongkok untuk melangkah maju sebagai perantara, meningkatkan kehadirannya di panggung global.
Di antara serbuan pengumuman calon kabinet Trump adalah penunjukan senator Florida Marco Rubio sebagai menteri luar negeri dan perwakilan Republik Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasional, keduanya telah menyuarakan pandangan agresif terhadap China.
Xi mengucapkan selamat kepada Trump atas kemenangannya dalam pemilu awal bulan ini, dan mengatakan bahwa kedua negara harus “saling akur di era baru”, dalam sebuah pernyataan.
“Hubungan Tiongkok-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan merupakan kepentingan bersama kedua negara dan sejalan dengan harapan masyarakat internasional,” kata Xi.
Namun dalam pernyataan yang telah dipersiapkan di APEC awal minggu ini, Xi mengambil nada yang lebih mengkhawatirkan , dengan mengatakan bahwa dunia telah “memasuki periode turbulensi dan transformasi baru” dan memberikan peringatan samar tentang “penyebaran unilateralisme dan proteksionisme”.
Yang menambah ketidakpastian hubungan antara kedua negara, pejabat AS telah gelisah dalam beberapa minggu terakhir tentang penyelidikan FBI yang menunjukkan bahwa pemerintah China mencoba meretas jaringan telekomunikasi AS untuk mencoba mencuri informasi dari pegawai pemerintah dan politisi Amerika. Para pejabat mengatakan bulan lalu bahwa operasi yang terkait dengan China menargetkan telepon Trump dan pasangannya JD Vance, beserta staf Kamala Harris.
Penulis : Faizal Hamzah
Editor : Meli Purba