 |
| Menteri Luar Negeri Inggris mengutuk serangan pemukim Israel terhadap desa Palestina. Foto: AP |
Star News INDONESIA, Sabtu, (17 Agustus 2024). JAKARTA - Menteri luar negeri Inggris mengutuk "amukan meluas" di sebuah desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki setelah serangan oleh puluhan pemukim Israel yang menewaskan sedikitnya satu orang.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang pria tewas dan seorang lainnya terluka parah oleh para pemukim yang melepaskan tembakan pada Kamis malam di desa Jit.
Penduduk mengatakan sedikitnya 100 pemukim bertopeng memasuki desa, menembakkan peluru tajam, membakar rumah, mobil, dan merusak truk tangki air.
David Lammy, yang sedang berkunjung ke Israel dan Palestina bersama mitranya dari Prancis, Stéphane Séjourné, mengatakan perilaku para pemukim itu “menjijikkan”.
Ia berkata: “Pemandangan yang terjadi semalam berupa pembakaran dan pembakaran gedung-gedung, bom molotov yang dilemparkan ke mobil-mobil, amukan dan pengejaran terhadap orang-orang di luar rumah mereka merupakan hal yang menjijikkan dan saya mengutuknya dengan sekeras-kerasnya.
"Perdana Menteri Netanyahu telah mengatakan bahwa akan ada penyelidikan cepat. Saya berharap penyelidikan itu dapat memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kekerasan pemukim selama 24 jam terakhir diadili."
Sejak perang Israel-Hamas, 633 warga Palestina termasuk 147 anak-anak dan remaja telah tewas oleh tembakan Israel di Tepi Barat, menurut pejabat kesehatan Palestina.
Kekerasan telah berkobar di wilayah yang diduduki dan banyak yang terbunuh selama serangan militer Israel ke kota-kota Palestina, tetapi pemukim telah membunuh sedikitnya 11 warga Palestina termasuk dua anak-anak, dan menyebabkan 234 orang terluka, kata Asosiasi Badan Pembangunan Internasional.
Setidaknya 15 warga Israel, termasuk sembilan personel pasukan keamanan dan lima pemukim, juga dibunuh oleh warga Palestina di Tepi Barat selama periode yang sama, sementara 10 warga Israel lainnya tewas dalam serangan di Israel oleh warga Palestina dari Tepi Barat, menurut PBB.
Lammy akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Israel Katz, menteri luar negeri, bersama Séjourné, menurut laporan.
Menteri luar negeri tersebut diketahui sangat ingin memanfaatkan pembicaraan tersebut untuk mengamankan gencatan senjata segera yang melindungi warga sipil di Gaza dan juga menjamin pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Husam Zomlot, kepala misi Palestina di Inggris, mengatakan kunjungan Lammy ke Israel “penting, tepat waktu, dan bersejarah”.
Ia mengatakan kepada Times Radio: "Kita perlu tekanan yang cukup pada Netanyahu untuk benar-benar menyampaikan apa yang menjadi konsensus dunia. Dan itulah mengapa kunjungan menteri luar negeri Inggris dan Prancis benar-benar penting, tepat waktu, dan bersejarah.
“Kami benar-benar mendoakan mereka agar sukses karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah menghentikan pembantaian ini, kegilaan ini. Dan jika tidak dihentikan sekarang, setelah semua penderitaan yang terjadi selama 11 bulan, dan … menghentikan perang regional yang saya yakini dipicu oleh Netanyahu, jika itu tidak terjadi, maka kita akan memasuki arena baru yang akan merugikan semua pihak. Jadi mari kita berharap, mari kita berdoa, mari kita bekerja sama agar nanti hari ini kita akan mendengar kabar baik.”
Minggu lalu Inggris menjanjikan bantuan sebesar £6 juta untuk Gaza, sesaat sebelum serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah di wilayah tersebut yang menewaskan sedikitnya 80 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Allan Hogarth, kepala hubungan pemerintahan dan politik Amnesty International Inggris, mengatakan: “David Lammy tidak cukup hanya berbicara tentang perlunya gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera. Ia juga perlu berbicara tentang jumlah korban jiwa warga sipil yang mengerikan di Gaza, kejahatan perang Israel, dan kebutuhan mendesak akan keadilan internasional.
“Selama bertahun-tahun Inggris secara efektif menutup mata terhadap catatan hak asasi manusia Israel yang mengerikan, sesuatu yang harus segera dihindari oleh pemerintah ini dengan komitmen baru terhadap hukum dan keadilan internasional.”
Penulis : Dwi Laksono
Editor : Fajar Ali