 |
Star News INDONESIA, Sabtu (27 Agustus 2022). JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan lebih dari 260 ribu pekerja untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur hingga 2024.
Kementerian yang digawangi Basuki Hadimuljono tersebut resmi membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap I di Bendungan Sepaku Semoi pada Sabtu (27/8) ini.
Kegiatan tersebut disiapkan hingga nantinya pekerja yang sudah ahli diserap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). "Dengan pekerjaan yang masif membutuhkan tenaga kerja besar. Tenaga kerja di IKN ini orang yang terpilih dengan tersertifikasi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Menteri PPN: Insentif IKN Keluar Bulan Depan
August 23, 2022 by Andhika Prasetyo
Adapun rincian kebutuhan pekerja konstruksi, yakni pada 2022 dibutuhkan 30 ribu orang dengan sasaran tenaga kerja yang dilatih 9.300 orang. Lalu, pada 2023 dibutuhkan 123 ribu orang dan pada 2024 sebanyak 107 ribu orang.
Untuk tahun ini, terdapat 25 jabatan kerja di sektor konstruksi. Itu meliputi kualifikasi operator dan kualifikasi ahli.
Kegiatan pelatihan tahap I dilaksanakan hingga 9 September 2022. Jumlah peserta pelatihan diikuti sebanyak 1.535 orang peserta, dengan 817 di antaranya dari Kalimantan Timur.
Fatah menyebut dengan pekerja yang terlibat banyak akan mempercepat penyelesaian pembangunan IKN. Khususnya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). "Pemindahan ini dapat membangun episentrum ekonomi baru. Jadi, Indonesia bukan hanya Jakarta saja, bukan Jawa saja," imbuhnya.
Lalu, dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan rekanan Trimble Solution SEA Pte Ltd. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Yudha Mediawan menyebut diperlukan kolaborasi dengan perusahaan asal Singapura, untuk memfasilitasi 450 lisensi software tekla structures dan trimble connect dalam pelatihan pekerja konstruksi.
"Ini akan dimanfaatkan pada pelatihan Building Information Modeling (BIM) dan pencetakan 500 instruktur BIM," kata Yudha.
PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp43,73 triliun untuk periode 2022-2024, dengan alokasi pembangunan infrastruktur Bina Marga sebesar Rp17,11 triliun. Anggaran tersebut melalui APBN Kementerian PUPR.
Penulis : Ilham Hamid
Editor : Meli Purba
